PAMEKASAN, MADURANET – Baju dinas Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menghabiskan anggaran sebesar Rp 200 juta setahun. Hal itu tertera dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021.
Dalam P-APBD halaman 314 dijelaskan bahwa penyediaan pakaian dinas dan tribut kelengkapan kepala daerah, tertera anggaran Rp 200 juta. Selain anggaran penyediaan pakaian dinas, masih ada anggaran lainnya seperti penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp 173 juta, belanja pegawai Rp 173 juta, belanja operasi Rp 173 juta, belanja barang dan jasa Rp 200 juta, medical check up Rp 28 juta.
Muncul anggaran belanja barang dan jasa lagi sebesar Rp 19 juta, belanja operasi lagi Rp 600 juta, belanja pegawai lagi Rp 600 juta dan penyediaan penunjang operasional Rp 600 juta.
Selain anggaran di atas, masih ada anggaran lain lagi yang itemnya sama, yakni penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah sebesar Rp 672 juta, belanja operasi 585 juta, belanja barang dan jasa Rp 585 juta, belanja modal Rp 86 juta, belanja modal peralatan dan mesin Rp 86 juta.
Bandingkan dengan penggunaan anggaran 45 anggota DPRD Pamekasan tahun 2021. Dalam dokumen P-APBD tahun 2021 halaman 319, anggaran layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Rp 514 juta, pakaian dinas dan atribut 45 anggota DPRD Pamekasan sebesar Rp 257, medical ceck up 45 anggota DPRD Pamekasan sebesar Rp 44 juta.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Madura (Prahara) Haidar Ansori menyoroti besarnya anggaran yang dimanfaatkan oleh BUpati Pamekasan dan DPRD Pamekasan. Menurutnya, di masa pandemi covid-19, seharusnya pejabat publik mengerem nafsunya untuk menghabiskan uang rakyat secara berlebihan. Sebab, ekonomi masyarakat saat ini sedang dalam keadaan terpuruk.
“Sangat tidak elok di mata jika ada pejabat berfoya-foya menggunakan APBD, sementara rakyatnya menjerit karena ekonominya terpuruk,” terang Haidar Ansori ketika berbincang dengan Maduranet, Rabu (3/11/2021).
Menurut Haidar, pakaian dinas bupati Baddrut Tamam dalam setahun menghabiskan Rp 200 juta, berada di ambang batas akal sehat rakyat. Sebab, bagi rakyat kecil uang sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang.
“Baju dinas sampai 200 juta itu baju apa? Kalau dibelikan baju rakyat bisa se-kecamatan kebagian semua,” imbuhnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan ini mengungkapkan, seharusnya DPRD Pamekasan tidak latah ikut-ikutan berganti baju dinas. Meskipun anggarannya tidak sebesar anggaran baju dinas bupati, namun setidaknya DPRD Pamekasan bisa memberikan teladan agar tidak menganggarkan tambahan seragam dinas baru di tengah pandemi.
“DPRD Pamekasan juga ikut-ikutan menganggarkan seragam dinas meskipun tidak sebesar anggarannya bupati. Persoalan ini sangat melukai nurani rakyat Pamekasan,” tandasnya.
- Terkini
- Trending
