PAMEKASAN, MADURANET – Anggota Badan Anggaran DPRD Pamekasan Wahyudi, membongkar sisi lain dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Daerah (BPK) terhadap belanja Pemkab Pamekasan di tahun 2020. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada kegiatan belanja yang tidak memenuhi batas penilaian (passing grade) BPK.
Di antara yang nilainya jelek, belanja modal kesehatan yang hanya mendapat nilai 55 atau nilai D. Rendahnya penilaian ini karena Pemkab Pamekasan tidak mampu membelanjakan anggaran recofusing penanganan masalah covi-19.
“Bupati kelabakan menangani covid-19 sehingga anggaran yang terserap hanya 60 persen. Ini jadi catatan buruk belanja modal kesehatan di tahun 2020,” ujar Wahyudi, Senin (5/7/2021).
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, penilaian jeblok lainnya di sektor belanja modal pendidikan. Salah satu belanja pendidikan yang bermasalah yakni, ada lembaga pendidikan yang jumlah muridnya hanya puluhan, tetapi diberi bantuan sampai 700 juta lebih.
Di sektor kemandirian daerah, Pemkab Pamekasan juga mendapat nilai 55 atau D. Bupati selalu gembar gembor soal kemandirian daerah dalam sektor keuangan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya, piutang daerah mencai Rp 10 miliar.
“Dalam hal kemandirian daerah, bupati tidak cerdas karena faktanya piutang tidak tertagih,” Imbuhnya.
Yang paling bobrok adalah pencegahan korupsi yang mendapat nilai E. Artinya, bupati tidak memiliki visi bagaimana pencegahan korupsi di dalam pengelolaan belanja daerah. Justru, mobil Sigap yang dijadikan andalan program pelayanan masyarakat, terjerat masalah hukum di Kejaksaan Negeri Pamekasan.
Dengan fakta-fakta di atas, Wahyudi meminta kepada bupati Badrut Tamam agar jangan hanya pandai membranding pribadinya untuk menutupi borok pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Selama ini, program yang dijalankan hanya dijadikan modal untuk membangun citra politik saja.
“Bupati jangan hanya mengurus personality branding saja. Tetapi rakyat ini diurus dengan baik. Percuma dapat WTP tapi sektor belanja yang lain jadi sorotan,” tandasnya.
