PAMEKASAN, MADURANET – Nelayan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang sering terlibat konflik soal batas wilayah tangkapan di laut. Agar konflik tidak berkepanjangan, DPRD Jawa Timur diminta untuk mengurusi batas wilayah tangkapan nelayan.
Permintaan itu disampaikan oleh Sutan Takdir Ali Syahbana, perwakilan nelayan Kecamatan Tlanakan saat serap aspirasi dengan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa di Pamekasan, Selasa (15/9/2020).
Menurut Sutan, batas wilayah tangkapan ikan bagi nelayan diatur sampai 2 mil dari titik nol nelayan tinggal. Namun sampai dimana batasnya tidak ditentukan dengan jelas. Akibatnya, nelayan antar kabupaten sering berselisih.
“Kami minta agar Komisi B bisa memfasilitasi keluhan nelayan ini agar tidak lagi terjadi konflik horizontal antar nelayan,” ujar Sutan.
Menanggapi hal tersebut, Aliyadi akan membicarakan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam rapat internal komisi. Permintaan nelayan itu tidak bisa langsung dijawab hari ini karena butuh koordinasi lintas sektoral.
“Permintaan ini akan kami tampung dulu sambil menunggu pembahasan di internal komisi,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kabupaten Sampang ini.
