MADURANET – Berbagai cara dilakukan kepala daerah untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Namun cara yang dilakukan ada yang sifatnya lambat dan ada yang sifatnya cepat. Yang lambat, akan ditinggal oleh daerah lainnya, sementara yang cepat akan mendahului daerah yang lambat.
Pengentasan kemiskinan di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan dibutuhkan langkah cepat. Pamekasan, bersama dengan tiga kabupaten lainnya di Madura masih berada di 10 rangking termiskin di Jawa Timur.
Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2018 menyebutkan, Sampang di posisi teratas sebanyak 20,71 persen dari total jumlah penduduk. Kabupaten Sumenep di posisi kedua dengan angka 19,48 persen, posisi ketiga Kabupaten Bangkalan dengan 18,9 persen dan lumayan rendah Kabupaten Pamekasan di posisi ketujuh dengan 13,95 persen.
Maka dari itu, tawaran solusi cepat untuk menekan angka kemiskinan di kabupaten Pamekasan, diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail, M. I. P.
Mulai tahun 2016 yang lalu, sejak Ismail menapaki sebagai anggota DPRD Pamekasan sudah usul kepada Pemkab Pamekasan agar ada lembaga khusus berupa Unit Penanggulangan Kemiskinan (UPK). Unit tersebut bertugas mengelola kemiskinan. Termasuk pengelolaan data kemiskinan. Selama ini, data kemiskinan berbeda-beda antar lembaga.
“UPK ini haru memiliki data kemiskinan sendiri yang sifatnya independen dengan indikator kemiskinan yang dibuat sendiri oleh UPK,” kata Ismail, Selasa (3/3/2020).
Data kemiskinan yang ada saat ini yang sumbernya dari BPS, bisa dipadukan dengan data independen UPK. Dengan perpaduan data tersebut, akan ditemukan persoalan besar yang menjadi prioritas penanganan.
“Semua instansi di bawah Pemkab Pamekasan, semua program pemberdayaan mengacu ke data itu. Begitu pula soal anggarannya, menggunakan data tersebut,” imbuhnya.
Dengan UPT tersebut, politisi Partai Demokrat Pamekasan ini memiliki keyakinan bahwa angka kemiskinan di Pamekasan bisa diatasi dengan cepat. Dirinya menjamin, tidak ada program yang salah sasaran, seperti program yang sudah berjalan selama ini.
“Kami banyak menerima laporan bahwa program penanganan kemiskinan ada yang salah sasaran bukan kepada orang miskin,” ungkap pria yang juga Ketua Ikatan Alumni IAIN Madura ini.
