PAMEKASAN,MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Senin (9/3/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Kholilurrahman mendorong transformasi ekonomi hijau sebagai arah utama pembangunan daerah pada 2027.
Menurut Kholilurrahman, konsep ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Transformasi ekonomi hijau merupakan strategi untuk memastikan pembangunan ekonomi tetap tumbuh dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujar Kholilurrahman.
Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui penguatan sektor pendidikan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Ia menilai kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif di masa mendatang.
”Pemerintah daerah juga akan memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah agar potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” paparnya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, lanjut Bupati, peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi prioritas pembangunan.
“Berbagai sektor tersebut selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Pamekasan,” kata dia.
Melalui arah kebijakan tersebut, tegasnya, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen pada 2027.
”Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11,606 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,76 poin,” kata Bupati.
Adapun rasio gini ditargetkan berada pada angka 0,305 poin, sementara pendapatan per kapita masyarakat diproyeksikan mencapai Rp 26.466.400 per tahun.
Ia juga mengharapkan, Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Semua usulan pembangunan harus selaras dengan prioritas daerah agar pelaksanaannya efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.