PAMEKASAN, MADURANET – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, bersama dengan ratusan mahasiswa baru (Maba), kembali menggelar aksi protes terkait pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2025. Massa menilai, ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 70 juta.
Aksi yang berlangsung pada Senin (25/8/2025) itu, dimulai sejak pukul 07.00 WIB di depan gerbang utama Kampus UIN Madura. Tercatat sekitar 500 mahasiswa ikut dalam aksi tersebut, dengan membawa poster bertuliskan kritik terhadap kebijakan Rektor.
Koordinator lapangan, Ainul Yaqin, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari penyegelan rektorat sebelumnya. Menurutnya, pihak kampus tidak transparan terkait pelaksanaan PBAK, mulai dari mekanisme kepanitiaan hingga anggaran yang digunakan.
“Kami menemukan data anggaran PBAK dari website resmi kampus, yang diberikan lansung oleh Rektor. Jumlahnya Rp 70 juta, tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan RAB yang kami terima. Anggaran tersebut harus dijelaskan,” kata Ainul kepada Maduranet.
Dalam dokumen yang dikutip dari situs resmi kampus, alokasi anggaran PBAK meliputi konsumsi nasi kotak Rp 19,5 juta, konsumsi snack Rp 13 juta, backdrop Rp 3,84 juta, ID card Rp 1,3 juta, sewa terop Rp 10 juta, sewa sound Rp 10 juta, ATK Rp 2,36 juta, dan sertifikat Rp 10 juta.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal tata kelola. Kampus harus terbuka karena ini uang negara. Kami akan membawa persoalan ini ke Ombudsman RI, jika tuntutan tidak dipenuhi,” tegas Ainul.
Selain soal transparansi anggaran PBAK, mahasiswa juga mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Cabut SK Rektor tentang PBAK yang dinilai bertentangan dengan SK Dirjen Pendis No. 2939 Tahun 2024 dan SK 4962 Tahun 2016.
2. Segera laksanakan pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) sebelum PBAK berlangsung.
3. Hentikan intervensi birokrasi terhadap mekanisme demokrasi mahasiswa.
4. Publikasikan anggaran PBAK secara terbuka sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
5. Libatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan strategis terkait kegiatan akademik.
Ainul menegaskan, jika tuntutan ini tidak segera direspons, mahasiswa siap menggelar aksi besar-besaran.
“Anggaran PBAK ini merupakan gambaran tata kelola kampus UIN Madura. Maka KPK harus cek tentang keuangan di kampus kita ini,“ tambahnya.
Sementara itu, Rektorat UIN Madura, Saiful Hadi, saat menemui massa aksi menyebutkan bahwa sebagian tuntutan sudah dianggap selesai.
“Persoalan SK rektor dan SK Dirjen Pendis sudah clear,” ujarnya.
Mengenai transparansi anggaran PBAK yang menurut mahasiswa tidak sesuai dengan RAB, Syaiful berjanji akan menindaklanjutinya. Sayangnya, jawaban tersebut dinilai tidak memuaskan mahasiswa.
Wakil rektor III, Ali Al Humaidy menambahkan keterangan Syaiful Hadi, bahwa anggaran tersebut mahasiswa peroleh saat audiensi hari Jumat tanggal 22 Agustus lalu.
“Data ini saya berikan hari kamis lalu, saat audiensi,“ pungkasnya.
