PAMEKASAN, MADURANET – Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Fromasi) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan segera menetapkan tersangka, dalam kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan.
Ketua Formasi Khalilurrahman menjelaskan, kasus DBHCT yang ditangani Kejari Pamekasan tak ingin lenyap seperti kasus-kasus lainnya. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Kejari Pamekasan agar segera menetapkan tersangka.
“Kami akan mendesak agar ada tersangka sehingga kinerja Kejari Pamekasan terlihat prestasinya,” ucap Khalilurrahman, Kamis (2/6/2022).
Khalil menambahkan, berdasarkan hasil audiensi dengan Kejari Pamekasan, sudah ada beberapa pejabat Diskominfo yang dimintai keterangan. Termasuk pimpinan media massa atau wartawan yang turut dimintai keterangan.
“Harusnya saat ini sudah ada tersangka agar kepercayaan publik kepada Kejari Pamekasan masih ada, ” Terang Khalil.
Untuk mendesak Kejari Pamekasan, Formasi bersama dengan masyarakat Pamekasan, akan menggelar aksi massa di depan kantor Kejari. Dijadwalkan, agenda demonstrasi akan dilaksanakan pada Senin (7/6/2022). Khalil mengajak seluruh masyarakat Pamekasan untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Yang punya kepedulian terhadap penegakan hukum di Pamekasan, silahkan bergabung dengan kami,” ungkapnya.
Diskominfo sendiri, mengelola DBHCT sebesar Rp 6,2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi di sejumlah media massa. Masing-masing media massa, tidak sama dalam menerima anggaran. Mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Namun ada pula media massa yang tidak kebagian anggaran. Media yang tidak kebagian anggaran, rata-rata yang isi beritanya kritis terhadap pemerintahan Baddrut Tamam.
Selain digunakan untuk sosialisasi di media massa, anggaran tersebut juga digunakan untuk jalan-jalan ke luar kota sambil hiburan dengan dalih media gathering. Media yang hadir dalam kegiatan tersebut, mendapatkan sovenir berupa batik dan jamu.
- Terkini
- Trending
