PAMEKASAN, MADURANET — Bupati Pamekasan Kholilurrahman menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya masih perlu pembenahan, terutama terkait jumlah penerima manfaat di setiap dapur yang dinilai terlalu padat. Pemerintah daerah akan mendorong perbaikan sistem agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Bupati Pamekasan, satu dapur yang menampung hingga 3.000 penerima manfaat dinilai tidak realistis. Beban yang terlalu besar membuat pelayanan sulit optimal dan berpotensi menurunkan kualitas menu.
“Kalau satu dapur melayani 3.000 peserta, itu terlalu crowded. Tidak mungkin pelayanan bisa sempurna. Saya dengar informasi bahwa akan ada penyesuaian peserta bagi masing-masing dapur menjadi 1.500,” ujar Bupati, Selasa (14/10/2025).
Namun, pengurangan tersebut, kata dia, sempat menimbulkan keberatan dari sebagian pengelola dapur MBG karena berpengaruh terhadap pendapatan operasional.
Bupati mengingatkan, esensi program MBG adalah memberikan manfaat sosial, bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomi. Ia menilai, jika orientasi pelaksana terlalu menonjolkan sisi bisnis, maka kualitas pelayanan bisa terabaikan.
“MBG itu harus fair, harus menonjol sosialnya, bukan bisnisnya. Kalau yang ditonjolkan bisnisnya, hasilnya seperti sekarang, menu yang kurang pantas, seperti buah anggur satu biji,” ujarnya.
Ia menambahkan, karena program ini masih dalam tahap awal, wajar jika masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai secara negatif.
“Ini masih tahap trial and error. Jadi masyarakat jangan berkomentar negatif dulu. Pemerintah sedang terus memperbaiki agar lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Pamekasan menempati urutan ketiga terbesar di Jawa Timur setelah Bojonegoro dan Lamongan.
“Pamekasan termasuk salah satu daerah dengan pelaksanaan MBG terbesar. Fokus kami saat ini adalah pemerataan pembagian penerima manfaat dan penyesuaian kuota di setiap dapur,” ujar Hariyanto usai rapat koordinasi program MBG, Rabu (15/10/2025) di ruang pertemuan Wahana Bina Praja.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengumpulkan para kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di tingkat kecamatan untuk melakukan musyawarah dalam menentukan pembagian kuota penerima manfaat. Langkah ini diambil agar tidak terjadi tumpang tindih, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki banyak dapur.
“Awalnya kuota per dapur sekitar 3.500–4.000 penerima manfaat. Setelah evaluasi, jumlahnya direvisi menjadi sekitar 2.500 per dapur agar lebih merata dan realistis,” katanya.
Hariyanto menambahkan, rapat koordinasi juga menjadi wadah bagi satuan tugas dan pengelola dapur untuk menyampaikan kendala di lapangan, mulai dari masalah logistik hingga teknis pelaksanaan. Semua masukan itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan program.
