PAMEKASAN, MADURANET – Sekitar 6.000 petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal memadati depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026) pagi. Mereka datang sejak pukul 07.30 WIB menggunakan truk bak terbuka dan mobil pribadi dari berbagai desa di wilayah Pamekasan.
Laki-laki dan perempuan, tua hingga muda, berbaur memenuhi halaman dan bahu jalan di sekitar kantor pemerintahan tersebut.
Aksi yang digelar Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) itu menuntut pemerintah daerah menertibkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tanpa badan hukum serta memberikan perlindungan terhadap industri hasil tembakau rakyat.
Di tengah kerumunan massa, suasana sekitar kantor bupati berubah layaknya pasar dadakan. Pedagang kaki lima berjejer menjual air mineral, kopi, gorengan, hingga rokok eceran. Keramaian aksi mendadak menggerakkan ekonomi kecil warga sekitar.
Sementara itu, para peserta aksi tampak menikmati jajanan PKL di tempat. Sebagian duduk beralas terpal, sebagian lainnya berteduh di bawah pepohonan menunggu perwakilan mereka berorasi.
Iksan, warga Desa Kadur, mengaku berangkat sejak subuh demi mengikuti aksi tersebut.
“Kami datang dari pagi. Ini soal pekerjaan kami. Kalau pabrik rokok terganggu, kami petani juga susah,” kata Iksan.
Menurut dia, keberadaan sejumlah LSM yang dinilai tak memiliki legalitas kerap melakukan tekanan terhadap pelaku usaha rokok lokal. Kondisi itu, kata dia, dikhawatirkan berimbas pada serapan tembakau petani.
“Kalau pabrik berhenti, tembakau kami tidak terbeli,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya,Koordinator Lapangan (Korlap) aksi FPBM, Kholili, menyampaikan sedikitnya delapan tuntutan. Di antaranya meminta Pemkab Pamekasan menertibkan LSM atau ormas tanpa legal standing, kepolisian meminimalisasi aksi tanpa prosedur, serta Bea Cukai memperkuat pembinaan industri rokok kecil.
”Juga tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang memberatkan pabrikan kecil dan berdampak pada turunnya harga beli tembakau di tingkat petani, harus dipikirkan bersama,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah agar menjadikan permasalahan petani sebagai prioritas dalam pembangunan Pamekasan.
”Kami juga meminta pemerintah memperjuangkan tarif cukai hasil tembakau golongan SKM tingkat III sebesar 200 rupiah untuk Pamekasan,” pintanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyatakan memahami aspirasi petani dan buruh.
Ia mengakui pemerintah daerah belum maksimal memprioritaskan sektor pertanian dalam satu tahun terakhir karena keterbatasan anggaran.
“Kami setuju dengan poin-poin yang disampaikan. Ke depan akan kami perbaiki agar program lebih menyentuh petani,” kata Kholilurrahman di hadapan massa.
Ia juga berkomitmen menertibkan LSM tanpa legal standing, memperjuangkan kebijakan cukai yang lebih berpihak pada industri lokal, serta mengawal aspirasi petani hingga ke pemerintah pusat.
Pemkab Pamekasan, kata dia, akan menggelar pertemuan lanjutan bersama DPRD, kepolisian, dan Bea Cukai pada 20 Februari mendatang untuk membahas tindak lanjut tuntutan tersebut.
”Kami berkomitmen memperjuangkan sampai ke Jakarta,” tegas Bupati.