PAMEKASAN, MADURANET – Bupati Pamekasan Kholilurrahman meminta pihak yang menuding adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk membuka nama serta bukti secara terang.
Pernyataan itu disampaikan Kholilurrahman saat menemui massa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan yang berunjuk rasa di depan kantor pemkab setempat, Jumat (6/2/2026).
Ia memastikan, hingga kini belum ada temuan konkret terkait dugaan adanya jual beli jabatan di wilayah kerjanya.
“Soal isu jual beli jabatan yang beredar di lingkungan kerja Kabupaten Pamekasan sampai saat ini tidak ditemukan bukti yang mengarah,” kata Kholilurrahman.
Untuk memastikan kabar tersebut, ia mengaku telah menurunkan tim internal guna menelusuri informasi yang beredar.
“Saya sudah membentuk tim siluman guna mencari bukti adanya jual beli jabatan. Beberapa orang saya sebar,” ujarnya.
Bupati bahkan mempersilakan jika ada pihak yang memiliki data atau bukti kuat untuk melaporkan secara resmi, termasuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang ada bukti, ayo kita laporkan bersama-sama terhadap KPK,” ucapnya.
Ia juga menyinggung isu yang menyebut adanya dua orang berinisial DD dan NN yang disebut-sebut dekat dengan bupati.
“Kalau memang yang katanya inisial DD sama NN, dan katanya orang dekat bupati ayo kita ungkap sekarang agar kami bisa tindak sekarang juga,” katanya.
Ketua Umum PC GMNI Pamekasan, Syaifus Suhada’, mengatakan pihaknya menerima informasi adanya ASN yang dimintai sejumlah uang untuk menduduki jabatan tertentu.
“Kabupaten Pamekasan dikhawatirkan terjadi darurat KKN, terutama pada proses mutasi jabatan berikutnya. Dari beberapa sumber, ada ASN yang dimintai uang untuk jabatan tertentu,” ujar Syaifus.
Namun, ia mengakui informasi yang diterima masih sebatas pesan singkat dengan inisial nama tanpa identitas jelas.
“Untuk nama asli dari inisial DD dan NN tidak bisa kami ungkap, karena kami hanya menerima pesan WhatsApp. Yang memberikan informasi juga tidak membuka identitas. Kami datang ke sini untuk mengklarifikasi kepada bapak bupati,” katanya.
”Pihaknya menegaskan, isu dugaan transaksi jabatan mencuat menjelang agenda mutasi aparatur sipil negara (ASN). GMNI menilai potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) perlu diantisipasi sejak awal,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai. Bupati dan perwakilan mahasiswa terlihat berdialog langsung di depan Kantor Bupati Pamekasan guna membahas tuntutan serta klarifikasi isu yang berkembang.