PAMEKASAN, MADURANET – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) Kabupaten Pamekasan, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Pamekasan, Rabu (24/2/2021). Aksi tersebut berkaitan dengan karut marutnya pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pamekasan.
Basri, koordinator Alpart dalam orasinya menjelaskan, penanganan program BPNT di Kabupaten Pamekasan banyak yang tidak sesuai aturan. Misalnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberi kebebasan oleh agen dalam menentukan jenis bantuan, melainkan langsung berbentuk paket. Selain itu, harga barang bantuan jauh lebih mahal dari harga di pasaran.
“Ada pula persoalan agen yang tidak punya warung bisa jadi penyalur bantuan, tapi bisa menjalankan program e-warung,” terang Basri.
Bukti-bukti pelanggaran tersebut, sudah disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Komisi IV DPRD Pamekasan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang juga Tim Koordinasi BPNT Pamekasan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk menyelesaikannya.
“Kami sudah 3 kali demonstrasi, sekali audiensi. Namun tidak pernah ditemui Tikor BPNT dan Kepala Dinsos,” imbuh Basri.
Demontrasi kali ini, Alpart meminta agar ketua DPRD, Bupati Pamekasan dan Ketua Tikor BPNT menemui untuk merumuskan solusinya. Namun, para pejabat tersebut tidak ada satupun yang mau menemuinya.
“Kami kesal. Bupati dan DPRD Pamekasan tidak punya nyali menemui kami. Bentuk kekesalan kami, kami tabur-tabur celana dalam dan BH di depan kantor mereka,” ungkap aktivis HMI Pamekasan ini.
Selain itu, Basri menuntut Tikor BPNT agar mundur dari jabatannya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang juga Tikor BPNT, Totok Hartono saat dihubungi masih sibuk dengan acara kunjungan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya. Begitu pula dengan Ketua DPRD Pamekasan.
“Masih acara bersama Pangdam Brawijaya,” tulis Totok Hartono melalui whatsapp.
Totok mengaku sudah mengirimkan surat kepada seluruh Camat pada awal Desember 2020 kemarin, untuk mengawasi secara ketat penyaluran BPNT. Tikor juga sudah memberhentikan 3 agen karena melakukan pelanggaran berat dalam pelaksanaan program BPNT.
