PAMEKASAN, MADURANET – Kantor BNI Cabang Pamekasan, didemo oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aspirasi Madura (Fora) karena diduga meloloskan agen fiktif dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
Aksi digelar di depan kantor BNI Cabang Pamekasan, Jl. Kabupaten Kelurahan Jungcangcang, Kamis (24/9/2020).
Fora mencatat, ada 15 agen fiktif se-Pamekasan yang sudah lama beroperasi menyalurkan BPNT. Agen tersebut dianggap fiktif karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penyalur program BPNT.
Abdurrahman, kordinator Fora dalam orasinya menyampaikan, agen fiktif penyalur BPNT banyak yang tidak memenuhi pedoman sebagai penyelenggara program BPNT. Misalnya, agen harus memiliki warung atau toko sembako. Faktanya, dari 15 agen yang didata Fora, tidak ada satupun yang memiliki warung atau toko sembako.
“Temuan kami sementara ini, masih 15 agen yang fiktif,” ujar Abdurrahman.
Adanya agen fiktif tersebut, diduga ada keterlibatan pihak BNI dalam meloloskan pengajuan seseorang bisa menjadi agen penyalur BPNT. Sebab, mustahil agen yang tidak memenuhi persyaratan, bisa lolos sebagai agen penyalur BPNT.
“Pasti ada karyawan BNI yang terlibat,” imbuh Abdurrahman.
Oleh sebab itu, Abdurrahman mendesak BNI Cabang Pamekasan untuk segera menonaktifkan agen fiktif secepatnya. Sebab, jika masih dibiarkan terus beroperasi, Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program BPNT akan dirugikan. Selain itu, pihaknya menuntut agar kepala BNI Cabang Pamekasan mundur dari jabatannya, karena telah membiarkan kesalahan terjadi cukup lama.
“Dalam jangka waktu 2×24, BNI harus sudah menonaktifkan agen fiktif tersebut,” ungkapnya.
Muhammad Hotib, Kepala BNI Cabang Pamekasan merespon baik kedatangan mahasiswa ke kantornya. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa memiliki tujuan untuk memperbaiki program BPNT demi kesejahteraan masyarakat Pamekasan.
Kepada Fora, Hotib meminta agar menyerahkan data agen fiktif yang sudah disebutkan. Dari data itu, pihaknya agar segera menonaktifkan semua agen fiktif.
“Sesuai tuntutan mahasiswa, maka akan kami nonaktifkan. Namun waktunya tidak harus 2×24. Beri kami waktu agar segera dituntaskan,” ujar Hotib.
Terkait dengan tuntutan mundur dari jabatannya, Hotib pasrah jika memang sudah menjadi keputusan pimpinan. Pihaknya akan mempertaruhkan jabatannya demi kesejahteraan masyarakat Pamekasan.
