PAMEKASAN, MADURANET – Ribuan paket bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) yang diberikan kepada masyarakat Pamekasan yang terdampak Covid-19, menuai hujatan dari sejumlah masyarakat dan anggota DPRD Pamekasan. Pasalnya, bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan pribadi Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam. Bantuan sembako tersebut dibungkus plastik kresek berwarna putih bergambar Baddrut Tamam dan Raja’e dan diberi tulisan ‘Bantuan Bupati Pamekasan’.
Hamidi, Ketua Fraksi Nasdem Amanat Nasional menjelaskan, paket bantuan Sembako yang sudah diberikan kepada masyarakat ternyata menuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan pribadi bupati Pamekasan. Padahal di bungkus plastik tersebut bergambar bupati dan wakil bupati.
Menurut Hamidi, pemberian label bupati dan bupati Pamekasan sah-sah saja dan tidak ada norma hukum yang melarangnya. Namun ketika bantuan itu diklaim sebagai bantuan bupati Pamekasan, padahal di bungkus plastik tersebut ada juga gambar wakil bupati Pamekasan, hal itu kemudian yang bermasalah karena menimbulkan polemik.
“Bantuan itu bukan dari kantong pribadi bupati Baddrut Tamam, mengapa ditulis bantuan bupati Pamekasan. Lalu wakil bupati Pamekasan kemudian kemana bantuannya, padahal di plastik itu ada gambar wakil bupati Pamekasan juga. Ini ada apa?” ujar Hamidi, Rabu (6/5/2020).
Menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, bantuan bencana yang diberikan kepada masyarakat tidak perlu dipolitisir. Sebab tahun ini bukan tahun politik. Jika ada rivalitas politik antara bupati dan wakil bupati, jangan ditampakkan hari ini di tengah-tengah masyarakat lagi terkena bencana.
“Lebih arif dan bijaksana jika bantuan itu atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, bukan bantuan Bupati Pamekasan sehingga kesannya kompak antara bupati dan wakilnya,” Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan ini.
Koordiator Jaring Kawal (Jaka) Jatim Kabupaten Pamekasan, Muhammad Musfik menghujat karena bantuan tersebut yang dieksploitasi untuk kepentingan pribadi bupati Pamekasan. Bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat itu diambil dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Pamekasan, bukan pribadi bupati Pamekasan belaka.
“Terlalu norak bupati membuat kebijakan membungkus bantuan atas nama pribadi bupati. Kalaupun mau dipaksakan, tulislah bantuan bupati dan wakil bupati Pamekasan, jangan hanya bupati saja,” terang Musfik.
Pemuda yang dikenal kritis atas segala kebijakan Pemkab Pamekasan ini mengungkapkan, tidak hanya bantuan sembako saja yang diberi gambar bupati dan wakil bupati, tetapi bantuan tandon air untuk tempat cuci tangan yang ditempatkan di masjid-masjid dan pasar-pasar, juga diberi gambar bupati dan wakil bupati.
“Ada tandan bantuan dari Palang Merah Indonesia juga diberi gambar bupati Pamekasan. Padahal PMI itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan bupati, mengapa semuanya diklaim bantuan bupati,” terangnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan ini meminta kepada DPRD Pamekasan agar langkah bupati Pamekasan dalam mengeksploitasi bantuan bencana agar dievaluasi. Bahkan segala bantuan yang dilabeli bupati pribadi, segera dicabut.
“Kalua mau mengambil hati kepada masyarakat, jangan menggunakan dana bencana dan situasi masyarakat dalam keadaan bencana, ini keterlaluan dan tidak punya hati nurani,” tandasnya.
