PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sedang mengejar persyaratan untuk menerapkan Universal Health Coverage (UHC) prioritas, yang ditargetkan mulai November 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, persoalan utama saat ini bukan lagi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan, melainkan tingkat keaktifan peserta yang masih sekitar 69 persen.
“Kalau di hutang sudah selesai semua. Tinggal satu, nah ini yang saat ini perlu keikutsertaan masyarakat,” kata Taufik saat ditemui Maduranet.com di Pringgitan Luar Pendopo Ronggosukowati, Kamis (1/10/2026).
Menurut Taufik, UHC merupakan program nasional melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah daerah, kata dia, berperan mendukung program tersebut, sekaligus dapat menjadikannya sebagai program prioritas daerah.
Karena itu, Taufik menegaskan tidak ada penolakan dari Bupati Pamekasan Kholilurrahman terhadap UHC prioritas. Namun, penerapannya harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan, ketersediaan anggaran dan ketepatan sasaran penerima.
“Tidak ada pernyataan bupati menolak. Justru harus menyukseskan. Hanya untuk UHC itu ada ketentuan dan syarat. Ketentuan dan syarat itu harus dipenuhi semua,” ujarnya.
Taufik menyebut, sejumlah syarat tersebut telah dipenuhi Pamekasan, termasuk persoalan tunggakan kepada BPJS Kesehatan, ketersediaan anggaran dan kepesertaan. Namun, lanjut Sekda, masih terkendala di keaktifan.
”Secara regulasi, selain kepesertaan 98 persen. Adapun tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah, karena baru berada di kisaran 69 persen, sedangkan syarat UHC prioritas mencapai 80 persen,” katanya.
Untuk mengejar angka tersebut, pihaknya tengah mengaktifkan warga yang masuk desil 1 sampai 5, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum mendapatkan perlindungan JKN.
Taufik mengatakan, sebagian warga pada kelompok tersebut telah mendapatkan jaminan melalui skema JKN, sementara sebagian lainnya masih belum ter-cover. Pemkab menargetkan seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat diaktifkan.
“Sekarang ini kita fokus bagaimana 2006 semua desil 1 sampai 5 ini bisa kita cover, kita aktifkan,” katanya.
Menurut Taufik, masih terdapat sekitar 40.000 peserta yang perlu dikejar untuk memenuhi persyaratan keaktifan UHC prioritas. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi kendala utama yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
”Hal penting juga yang masih menjadi PR, bagaimana aktifasi BPJS Mandiri dan ketenaga kerjaan. Hal ini agar bisa me capai aktifasi 80 persen.” ungkap dia.
Target mengejar keaktifan peserta tersebut, sejalan dengan rencana Bupati Kholilurrahman yang menginginkan UHC prioritas mulai diterapkan November 2026.
“UHC itu saya berharap November. Oktober ini dikomunikasikan. Saya berharap November sudah bisa, karena itu kan harus mengendap satu bulan,” kata Kholilurrahman seusai rapat bersama legislatif di Ruang Sidang DPRD Pamekasan, Rabu (30/9/2026).
Kholilurrahman menegaskan penerapan UHC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah dan DPRD. Perusahaan juga didorong mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“UHC itu adalah program kebersamaan. Kebersamaan dari semuanya, bukan hanya eksekutif-legislatif, tapi pengusaha dan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyebut, kemampuan fiskal daerah bukan menjadi persoalan utama dalam mendukung UHC prioritas. Menurut dia, yang masih perlu dibenahi adalah akurasi data penerima.
“Kendala data, bukan kendala uang,” kata Ali.
Ia mengatakan perbaikan data perlu melibatkan Dinas Sosial, Dispendukcapil dan BPS. DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan monitoring agar penerima program sesuai dengan kondisi masyarakat.
Untuk tahun depan, Ali menyebut DPRD telah menyiapkan anggaran UHC prioritas, sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar.
