• Terkini
  • Trending
  • Semua

Kejar UHC Priroritas Pemkab Pamekasan Genjot Aktivasi BPJS Kesehatan

2 bulan lalu

IBS PKMKK Uji Publik Model Pembelajaran Ekologi Berbasis Ekoteologi

11 jam lalu
Semarak Batik Pamekasan 2026 Tampilkan Kreasi Busana, Tujuh Motif Tradisional Terima Sertifikat KIK

Semarak Batik Pamekasan 2026 Tampilkan Kreasi Busana, Tujuh Motif Tradisional Terima Sertifikat KIK

12 jam lalu

Pemprov Jatim Tambah Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Dukung Pendidikan

12 jam lalu

20.230 Guru Hadiri Peringatan HGN dan HUT ke-81 PGRI Jatim di Pamekasan

1 hari lalu
Pembelajaran Bermakna Berbasis Pelita Sebagai Langkah Adaptasi Pedagogik Guru di Era Disrupsi

Pembelajaran Bermakna Berbasis Pelita Sebagai Langkah Adaptasi Pedagogik Guru di Era Disrupsi

2 hari lalu

Pemkab Pamekasan Bidik Perputaran Uang Minimal Rp 1 Miliar di Momen HGN

2 hari lalu

Solidaritas dari Bumi Gerbang Salam: Menjaga Marwah Pendidikan Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat

2 hari lalu
Solidaritas Guru dalam Mencetak Generasi Qur’ani Untuk Indonesia Unggul

Solidaritas Guru dalam Mencetak Generasi Qur’ani Untuk Indonesia Unggul

2 hari lalu
Solidaritas Organik PGRI Pamekasan: Menggerakkan Kolaborasi Pendidik Berbasis MGMP/KKG Menuju Mutu Pendidikan Berkelanjutan

Solidaritas Organik PGRI Pamekasan: Menggerakkan Kolaborasi Pendidik Berbasis MGMP/KKG Menuju Mutu Pendidikan Berkelanjutan

2 hari lalu
Inovasi Pemberdayaan Guru Berbasis Jaringan Lokal sebagai Wujud Solidaritas dan Transformasi  Profesionalisme PGRI

Inovasi Pemberdayaan Guru Berbasis Jaringan Lokal sebagai Wujud Solidaritas dan Transformasi Profesionalisme PGRI

2 hari lalu
Kecerdasan Imitasi dan Tantangan Guru untuk Terus Berbenah

Kecerdasan Imitasi dan Tantangan Guru untuk Terus Berbenah

2 hari lalu
Tantangan PGRI Pamekasan Mengatasi Kesenjangan Akses Menuju Guru Profesional

Tantangan PGRI Pamekasan Mengatasi Kesenjangan Akses Menuju Guru Profesional

2 hari lalu
  • Tentang kami
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Periklanan
  • Login
  • Register
Minggu, November 22, 2026
29 °c
Pamekasan
29 ° Sen
29 ° Sel
29 ° Rab
29 ° Kam
Maduranet.com
  • Home
  • Politik
  • Bola
  • Khazanah
  • Gaya
Tidak ditemukan hasil
Tampilkan semua hasil
Maduranet.com
Tidak ditemukan hasil
Tampilkan semua hasil
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Peristiwa
  • Kriminal
  • Ekonomi
  • Bola
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Budaya
  • Agama
  • Olahraga
  • Daras
  • Gaya
  • Plesir
  • Kulinari
  • Editorial
Home Gaya Kesehatan

Kejar UHC Priroritas Pemkab Pamekasan Genjot Aktivasi BPJS Kesehatan

Pemkab Pamekasan mengejar keaktifan kepesertaan JKN hingga 80 persen dan menuntaskan cakupan warga desil 1-5 sebagai syarat UHC prioritas.

oleh Ahmad Daifi Al Farrozi
1 Oktober 2026
in Kesehatan
11 0
0

Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufikurrachman, saat ditemui di Pringgitan Luar Pendopo Ronggosukowati, Kamis (1/10/2026).

0
SHARES
107
VIEWS

PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sedang mengejar persyaratan untuk menerapkan Universal Health Coverage (UHC) prioritas, yang ditargetkan mulai November 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, persoalan utama saat ini bukan lagi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan, melainkan tingkat keaktifan peserta yang masih sekitar 69 persen.

“Kalau di hutang sudah selesai semua. Tinggal satu, nah ini yang saat ini perlu keikutsertaan masyarakat,” kata Taufik saat ditemui Maduranet.com di Pringgitan Luar Pendopo Ronggosukowati, Kamis (1/10/2026).

Menurut Taufik, UHC merupakan program nasional melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah daerah, kata dia, berperan mendukung program tersebut, sekaligus dapat menjadikannya sebagai program prioritas daerah.

Karena itu, Taufik menegaskan tidak ada penolakan dari Bupati Pamekasan Kholilurrahman terhadap UHC prioritas. Namun, penerapannya harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan, ketersediaan anggaran dan ketepatan sasaran penerima.

“Tidak ada pernyataan bupati menolak. Justru harus menyukseskan. Hanya untuk UHC itu ada ketentuan dan syarat. Ketentuan dan syarat itu harus dipenuhi semua,” ujarnya.

Taufik menyebut, sejumlah syarat tersebut telah dipenuhi Pamekasan, termasuk persoalan tunggakan kepada BPJS Kesehatan, ketersediaan anggaran dan kepesertaan. Namun, lanjut Sekda, masih terkendala di keaktifan.

”Secara regulasi, selain kepesertaan 98 persen. Adapun tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah, karena baru berada di kisaran 69 persen, sedangkan syarat UHC prioritas mencapai 80 persen,” katanya.

Untuk mengejar angka tersebut, pihaknya tengah mengaktifkan warga yang masuk desil 1 sampai 5, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum mendapatkan perlindungan JKN.

Taufik mengatakan, sebagian warga pada kelompok tersebut telah mendapatkan jaminan melalui skema JKN, sementara sebagian lainnya masih belum ter-cover. Pemkab menargetkan seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat diaktifkan.

“Sekarang ini kita fokus bagaimana 2006 semua desil 1 sampai 5 ini bisa kita cover, kita aktifkan,” katanya.

Menurut Taufik, masih terdapat sekitar 40.000 peserta yang perlu dikejar untuk memenuhi persyaratan keaktifan UHC prioritas. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi kendala utama yang harus diselesaikan pemerintah daerah.

”Hal penting juga yang masih menjadi PR, bagaimana aktifasi BPJS Mandiri dan ketenaga kerjaan. Hal ini agar bisa me capai aktifasi 80 persen.” ungkap dia.

Target mengejar keaktifan peserta tersebut, sejalan dengan rencana Bupati Kholilurrahman yang menginginkan UHC prioritas mulai diterapkan November 2026.

“UHC itu saya berharap November. Oktober ini dikomunikasikan. Saya berharap November sudah bisa, karena itu kan harus mengendap satu bulan,” kata Kholilurrahman seusai rapat bersama legislatif di Ruang Sidang DPRD Pamekasan, Rabu (30/9/2026).

Kholilurrahman menegaskan penerapan UHC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah dan DPRD. Perusahaan juga didorong mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“UHC itu adalah program kebersamaan. Kebersamaan dari semuanya, bukan hanya eksekutif-legislatif, tapi pengusaha dan kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyebut, kemampuan fiskal daerah bukan menjadi persoalan utama dalam mendukung UHC prioritas. Menurut dia, yang masih perlu dibenahi adalah akurasi data penerima.

“Kendala data, bukan kendala uang,” kata Ali.

Ia mengatakan perbaikan data perlu melibatkan Dinas Sosial, Dispendukcapil dan BPS. DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan monitoring agar penerima program sesuai dengan kondisi masyarakat.

Untuk tahun depan, Ali menyebut DPRD telah menyiapkan anggaran UHC prioritas, sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar.

Tags: BPJS KesehatanBupati Pamekasan KholilurrahmanDesil 1-5DPRD PamekasanKabupaten PamekasanSekretaris DaerahUHC Prioritas
ShareTweetSendShareShare

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Berhenti berlangganan
Ahmad Daifi Al Farrozi

Ahmad Daifi Al Farrozi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Maduranet.com

Copyright © 2020 -2025 Maduranet.com.

Navigate Site

  • Tentang kami
  • Kebijakan Privasi
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Tidak ditemukan hasil
Tampilkan semua hasil
  • Home
  • Politik
    • Pemerintahan
    • Parlementaria
  • Peristiwa
    • Hukum
    • Kriminal
    • Ekonomi
    • Agama
    • Kesehatan
  • Olahraga
    • Bola
  • Plesir
    • Budaya
    • Gaya
    • Kulinari
  • Daras
  • Editorial

Copyright © 2020 -2025 Maduranet.com.

Go to mobile version