PAMEKASAN, MADURANET – Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Madura.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan distribusi MBG di Madura, bertempat Ballroom Hotel Azana Style, Pamekasan, Rabu (15/4/2026).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam keberlanjutan program nasional tersebut.
“Kunjungan ini bertujuan memberikan pemahaman dan evaluasi agar penyelenggaraan MBG sesuai dengan Kepres No. 28 T.A. 2025,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga pengawasan kualitas gizi dan keamanan rantai pasok pangan lokal.
Selain itu, jelas dia, BGN menargetkan pembentukan 35.270 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara nasional hingga 2026. Program ini didukung anggaran sebesar Rp 15 ribu per porsi, dengan alokasi bahan baku Rp 8.000 hingga Rp 10.000.
Dalam sesi pengarahan, Direktur II BGN Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro menyoroti perlunya penyatuan visi operasional di antara para mitra, serta perbaikan pada aspek administrasi dan mutu bahan baku.
“Di sisi teknis, pengelola SPPG harus memperbaiki alur logistik untuk mencegah potensi kontaminasi silang, serta memastikan standar keselamatan dapur terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto, yang dimandatkan menjadi ketua satgas MBG menyebut, program ini sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia.
“Program MBG adalah prioritas Presiden RI untuk memastikan akses gizi seimbang bagi anak-anak demi mendukung pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi program ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Di Pamekasan, sebanyak 120 SPPG telah beroperasi dan delapan unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 7.000 orang,” kata Sukriyanto.
