Oleh : Dr. Moh. Elman Duro, M.Pd.I. (Dosen Universitas Islam Negeri Madura yang membidangi Sosiologi Pendidikan Islam).
MADURANET – Momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November, selalu menghadirkan ruang kontemplasi bagi seluruh elemen bangsa. Hari di mana kita mengenang kembali darah, keringat, serta air mata para pendahulu yang gugur di medan laga, demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, di balik kemeriahan seremonial tahunan, tersimpan sebuah pertanyaan fundamental yang menuntut kejujuran nurani: apakah nilai-nilai kepahlawanan hari ini masih hidup dan merasuki jiwa para penyelenggara negara? Atau justru telah tereduksi oleh pragmatisme kekuasaan dan kepentingan kelompok?
Nilai paling mendasar dari Hari Pahlawan adalah kepatuhan mutlak pada amanat konstitusi dan etika pengabdian yang luhur. Para pejuang bangsa pada tahun 1945 mengorbankan jiwa dan raga bukan untuk menumpuk kekuatan pribadi, memperkaya kelompok, atau membangun faksi-faksi oligarki, melainkan demi menegakkan kedaulatan sah dan keadilan publik. Semangat kepahlawanan ini meletakkan fondasi moral bahwa setiap jengkal kewenangan dari negara harus senantiasa bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan pada ambisi golongan tertentu.
Dalam tatanan bernegara, institusi pertahanan negara (TNI) dan keamanan (Polri), dibekali doktrin ideologis yang sangat kokoh. TNI diikat oleh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, sementara Polri berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetya. Secara konseptual, keduanya menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas menjaga kedaulatan, ketertiban, serta keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kendati demikian, doktrin luhur ini kerap mengalami distorsi ketika bersentuhan langsung dengan praktik kekuasaan. Sejarah politik keamanan menunjukkan bahwa doktrin tersebut tidak jarang ditarik ke dalam pusaran orientasi pengamanan rezim, alih-alih murni untuk melindungi rakyat.
Ketika seorang mantan pimpinan tinggi kepolisian yang setiap hari menyuguhkan wacana idealisme dan cinta tanah air justru tercoreng integritasnya, hal itu menandakan adanya keretakan serius antara doktrin institusional di ruang pendidikan dengan realitas moral di lapangan. Indikasi paling nyata dari pergeseran orientasi (ideological shift), ini terlihat jelas tatkala kasus penyadapan ilegal menggunakan instrumen canggih seperti Lawful Interception Management System(LIS) melibatkan jejaring petinggi institusi. Instrumen strategis tersebut sejatinya diciptakan untuk menanggulangi kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti terorisme, korusi berskala besar atau kejahatan lintas negara. Namun, ketika fasilitas negara itu diduga disalahgunakan untuk illegal tapping terhadap pimpinan tertinggi negara, pejabat publik, jurnalis, hingga aktivis LSM tanpa dasar hukum yang jelas, disitulah terjadi pengkhianatan telak terhadap sumpah jabatan dan prinsip dasar kepahlawanan.
Pahlawan sejati bertindak atas dasar keberan yang dibingkai oleh integritas, kejujuran, dan moralitas tinggi. Sebaliknya, manipulasi fasilitas negara tanpa prosedur hukum yang sah (without due process of law) mencerminkan pemisahan total antara kekuasaan dan etika pengabdian. Ketika institusi keamanan tertinggi justru menjadi sumber ketakutan dan ancaman bagi privasi warga serta kedaulatan negara dari dalam, orientasi kejiwaan institusional tersebut sudah sepatutnya dipertanyakan kembali. Kekhawatiran terbesar publik adalah jika pola pikir transaksional dan penyalahgunaan wewenang ini merembet ke lini dibawahnya, menuntut adanya pembersihan dan pembenahan yang radikal serta menyeluruh.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi formal tersebut, ketahanan moral bangsa justru kerap berakar dari ketulusan kekuatan masyarakat sipil (civil society). Dalam refleksi Hari Pahlawan ini, sangat menarik melihat bagaimana komitmen bernegara diuji melalui kerja nyata di lapangan, jauh dari fasilitas mewah maupun kucuran anggaran negara. Penulis melihat bahwa militansi dan kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) telah teruji oleh zaman. Dalam mendapatkan aliran dana APBN dalam menjalankan kerja-kerja sosial dan kebangsaannya, para anggotanya tetap konsisten, ikhlas, dan setia merawat keutuhan NKRI. Bandingkan dengan institusi formal yang dibiayai penuh oleh uang rakyat, di mana penyimpangan moral segelintir elite justru mencederai rasa keadilan publik. Banser yang lahir jauh sebelum kemerdekaan hingga kini tetap berdiri kokoh merawat tradisi kebangsaan tanpa reserve.
Sebagai wujud konkret bela negara berbasis civil society, nilai terbesar Banser terletak pada kesadaran mandiri para anggotanya yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan jaringan sosial demi merawat moderasi beragama dan kesiapsiagaan menghadapi krisis kemanusiaan. Dari realitas ini, muncul sebuah diskursus kritis di ruang publik: jika ukuran kesetiaan diukur dari ketulusan berkorban tanpa pamrih anggaran negara, apakah aparat penegak hukum kita sudah selayaknya dijiwai atau direfleksikan dengan semangat kerakyatan yang tulus sebagaimana ditunjukkan oleh Banser? Pertanyaan ini tentu bukan dalam kerangka meruntuhkan struktur penegak hukum secara harfiah, melainkan sebuah kritik metaforis yang tajam agar aparat penegak hukum kembali kepada orientasi kerakyatan dan ideologi kebangsaan yang murni.
Ketika negara melemah akibat krisis etika para elite birokrasinya, civil society hadir sebagai jangkar moral yang menjaga agar kapal besar Republik Indonesia tidak oleng. Momentum Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang konsisten menjaga amanat rakyat dan aturan hukum, bukan mereka yang menggunakan jubah jabatan untuk melindungi faksi tertentu. Oleh sebab itu, suara publik menuntut adanya reformasi kultural yang mendalam dan tanpa kompromi pada institusi penegak hukum.
Sudah saatnya negara membersihkan diri dari oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan demi kepentingan golongan. Penegakan hukum harus dikembalikan sepenuhnya pada koridor due process of law, transparansi serta akuntabilitas publik. Etika pengabdian wajib ditempatkan di atas segala bentuk kepentingan kekuasaan sesaat. Dalam cara itulah cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dapat diselamatkan dari ancaman pembusukan birokrasi dari dalam. Bangsa ini besar karena pengorbanan tanpa pamrih para pahlawannya dan bangsa ini pula yang harus merawatnya kembali dengan kejujuran, integritas serta kesetiaan mutlak kepada konstitusi.
