PAMEKASAN,MADURANET – Dalam konfigurasi dunia yang semakin saling terhubung, kebijakan domestik suatu negara tidak pernah sepenuhnya bebas dari tekanan eksternal. Rencana penerapan Work From Home (WFH) oleh pemerintah sebagai upaya penghematan BBM dan energi dalam negeri mencerminkan bagaimana dinamika global, terutama konflik di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, dapat berimplikasi langsung terhadap kebijakan nasional. Selat tersebut merupakan jalur vital distribusi energi dunia, setiap ketegangan di wilayah itu berpotensi mengganggu pasokan minyak global, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga energi dan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Kebijakan WFH tidak sekadar perubahan teknis dalam sistem kerja, melainkan transformasi dalam struktur relasi sosial. Tempat kerja, yang sebelumnya menjadi ruang interaksi langsung, kini bergeser ke ruang domestik yang lebih privat. Pergeseran ini mengubah pola komunikasi, dinamika kekuasaan, serta bentuk solidaritas antarpekerja. WFH menciptakan ruang baru yang lebih fleksibel, namun sekaligus berpotensi mengikis ikatan sosial yang selama ini terbentuk melalui interaksi tatap muka. Dalam jangka panjang, perubahan ini dapat memunculkan bentuk baru dari komunitas kerja yang berbasis digital, yang memiliki karakteristik berbeda dengan komunitas kerja konvensional.
Work From Home menghadirkan ambivalensi pengalaman. Di satu sisi, ia menawarkan kenyamanan, efisiensi waktu, serta pengurangan stres akibat mobilitas yang tinggi, terutama di wilayah urban dengan tingkat kemacetan yang signifikan. Pengurangan mobilitas ini secara langsung berkontribusi pada penghematan BBM, yang menjadi salah satu tujuan utama kebijakan. Namun di sisi lain, WFH juga dapat menimbulkan perasaan isolasi, kejenuhan, dan kaburnya batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Ketika ruang kerja dan ruang hidup menyatu, individu dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen diri yang lebih tinggi agar tidak terjebak dalam kelelahan psikologis (burnout).
Dalam konteks ekonomi, kebijakan WFH memiliki implikasi yang kompleks. Dari perspektif makro, pengurangan konsumsi BBM dapat membantu menjaga stabilitas neraca energi nasional, terutama dalam situasi global yang tidak menentu akibat konflik geopolitik. Hal ini berpotensi menahan laju inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun, dari perspektif mikro, WFH juga dapat memengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti transportasi, kuliner, dan usaha kecil yang bergantung pada mobilitas pekerja. Dengan demikian, kebijakan ini menciptakan redistribusi aktivitas ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Dalam kerangka ketahanan nasional, kebijakan WFH dapat dipahami sebagai strategi mitigasi risiko. Ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap gejolak global menuntut negara untuk mencari cara-cara adaptif dalam mengelola konsumsi energi. Dengan mengurangi mobilitas harian jutaan pekerja, negara secara tidak langsung memperkuat ketahanan energinya. Dalam situasi konflik global yang berpotensi meluas, langkah ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional, karena ketersediaan energi merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga fungsi-fungsi vital negara.
Namun demikian, keberhasilan kebijakan WFH tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan budaya dan infrastruktur. Secara sosiologis, masyarakat yang terbiasa dengan pola kerja konvensional mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh. Kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas tetap terjaga. Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi digital dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki fasilitas memadai.
Kebijakan ini juga dapat membentuk cara pandang baru terhadap kerja dan produktivitas. Jika sebelumnya produktivitas diukur dari kehadiran fisik di tempat kerja, maka dalam sistem WFH, produktivitas lebih bergantung pada hasil kerja. Pergeseran ini dapat mendorong lahirnya budaya kerja yang lebih berbasis kinerja (performance-based), yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, hal ini juga dapat memicu tekanan baru bagi pekerja untuk terus menunjukkan performa tinggi tanpa batas waktu yang jelas.
Dalam konteks hubungan antara kebijakan energi dan stabilitas sosial, WFH dapat menjadi instrumen yang efektif jika diintegrasikan dengan kebijakan lain yang mendukung. Misalnya, penguatan infrastruktur digital, perlindungan terhadap sektor-sektor yang terdampak, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi. Tanpa pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini berisiko menimbulkan resistensi sosial yang dapat mengganggu stabilitas.
Penerapan WFH sebagai respons terhadap krisis energi global mencerminkan kemampuan negara untuk beradaptasi dalam menghadapi ketidakpastian, ia bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga refleksi dari paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya dan hubungan kerja. Dalam dialektika antara efisiensi energi, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial, WFH menjadi salah satu bentuk inovasi kebijakan yang mencoba menjembatani kebutuhan jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang.
Dengan demikian, tinjauan terhadap kebijakan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melihatnya sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, di mana faktor global, nasional, dan individual saling berinteraksi. Di tengah dunia yang terus berubah, kemampuan untuk mengelola perubahan tersebut secara bijak menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas nasional.
Oleh: Achmad Muhlis, Guru Besar UIN Madura Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan Islam sekaligus Direktur Utama IBS PKMKK Pamekasan
