PAMEKASAN, MADURANET – Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, menyiapkan pengembangan program studi berbasis sains dan teknologi (saintek), di antaranya Farmasi dan Teknologi Ketahanan Pangan.
Rektor UIN Madura Saiful Hadi menyampaikan rencana tersebut, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Aula Rektorat lantai empat kampus setempat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Saiful, pengembangan program studi baru diperlukan untuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia di Madura.
”UIN Madura resmi beralih status berdasarkan Peraturan Presiden, Nomor 52 Tahun 2023 tertanggal 8 Mei 2023. Perubahan tersebut menjadi pijakan kampus, untuk mengembangkan keilmuan Islam yang integratif, sekaligus memperluas bidang kajian di luar rumpun keislaman,” paparnya dihadapkan anggota DPR-RI.
Dia mengatakan, UIN Madura diarahkan menjadi perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan kawasan Madura, termasuk wilayah tapal kuda dan 27 pulau di sekitarnya.
”Kontribusi itu mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan kerukunan, dan kehidupan beragama,” tambahnya.
Selain pembukaan program studi, kampus juga menyiapkan pengembangan lahan dan fasilitas pendukung pendidikan. Salah satunya rencana pembangunan laboratorium, untuk menunjang kegiatan akademik dan praktik mahasiswa.
Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI, Ansari, mengatakan transformasi kelembagaan UIN Madura, perlu diikuti penguatan tata kelola agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi Islam negeri lainnya. Pengelolaan kampus, menurut dia, perlu dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Harapannya, walau UIN Madura merupakan salah satu yang termuda, namun secara kualitas dapat bersaing dengan UIN-UIN yang lain,” kata Ansari.
Ansari juga berharap pengajuan pembukaan program studi baru dapat berjalan lancar. Dia menyebut sejumlah kebijakan yang menjadi lingkup Komisi VIII, seperti Undang-Undang Pesantren dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan perguruan tinggi keagamaan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, Lisda Hendrajoni, Syaiful Nuri, Nanang Samodra, dan An’im Falachuddin Mahrus, serta Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Phil. Sahiron.
