PAMEKASAN, MADURANET – Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menyampaikan tiga hal penting saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Pamekasan, yang dilaksanakan pada Rabu (2/7/2025) di Pendapa Agung Ronggosukowati. Tiga hal itu diperoleh saat dirinya bertemu dengan pimpinan Komisi XI DPR dan Kementrian Keuangan RI sebelum dirinya menjalankan ibadah haji.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini menjelaskan, pertama; potensi ekonomi di Pamekasan cukup besar. Sebab, perputaran uang di luar APBD mencapai Rp 2 triliun lebih. Sedangkan APBD Kabupaten Pamekasan Rp 2 trilin lebih. Artinya, ada perputaran uang di Pamekasan mencapai Rp 4 triliun dalam setahun.
“Besarnya perputaran uang di Pamekasan itu, tidak berdampak kepada peningkatan pembangunan secara signifikan. Bahkan ditemukan banyak pengusaha yang menunggak pajak, pengusaha tidak sadar akan kewajibannya dan hanya sadar haknya,” terang Ali Maskur.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini meminta kepada Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, untuk merangkul pengusaha agar mereka taat pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan dan untuk rakyat Pamekasan.
Kedua, banyak perusahaan dan pengusaha di Pamekasan yang memberikan dana corporate social responsibilty (CSR) tidak terarah. Misalnya, mereka membantu masyarakat membangun rumah kumuh, memberikan santunan kepada orang miskin dan lanjut usia. Seharusnya, mereka minta data kepada Pemkab Pamekasan agar bantuan tersebut terarah dan tepat sasaran.
“Pengusaha semcam itu, perlu dirangkul untuk mengurangi beban Pemkab Pamekasan dalam mengurangi kemiskinan, khususnya kemiskinan yang ekstrim,” imbuhnya.
Ketiga, pria yang akrab disapa Ali ini mengungkapkan, Pemkab Pamekasan hendaknya jangan berpangku tangan dalam hal pembiayaan pembangunan dengan mengandalkan APBD. Pemkab tidak cukup membiayai pembangunan jika hanya bersumber dari APBD. Oleh sebab itu, dirinya meminta Pemkab Pamekasan agar mencari terobosan dana-dana pusat karena beban pembangunan daerah cukup besar.
“Berat jika beban pembangunan diserahkan ke daerah semua. Maka Bupati dan seluruh perangkat OPD, harus mencari dana-dana pusat sehingga beban pembangunan ini didistribusikan juga ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengatakan, pembangunan di Pamekasan tidak hanya menjadi beban eksekutif, namun juga legislatif, yudikatif dan masyarakat sendiri. Posisi pemerintah hanya sebagai lokomotif pembangunan. Hal ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat agar mereka tidak semuanya tergantung kepada pemerintah.
“Ada pembangunan swadaya masyarakat berupa jalan mislanya. Ini menandakan bahwa masyarakat mulai sadar tentang pembangunan. Tetapi pemerintah tidak bisa diam, melainkan ikut mendorong karena kondisi keuangan daerah saat ini masih sakit,” terangnya.
Terkait dengan upaya merangkul pengusaha, Pemkab Pamekasan telah menginisiasi pertemuan dengan pengusaha dalam program 100 hari kerja. Bahkan, Bupati bersama dengan beberapa kepala daerah yang lain di Jawa Timur, sudah diajak oleh Gubernur Jawa Timur, bertemu dengan beberapa kementrian untuk ikut bersama-sama memikirkan pembangunan di Jawa Timur.
