PAMEKASAN,MADURANET – Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Pamekasan Arif Fahrudin menekankan pentingnya pemenuhan hak buruh, khususnya terkait jaminan sosial dan kesehatan.
Menurut Arif, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) no 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Regulasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, termasuk pemenuhan hak-hak dasar buruh.
“Setiap karyawan dan perusahaan harus memahami hak-hak buruh agar tidak terjadi pelanggaran,” kata Arif, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, selain upah, lembur, dan cuti, aspek krusial yang kerap diabaikan adalah jaminan sosial dan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, dalam ketentuan yang berlaku, perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerja tanpa membedakan status, baik karyawan tetap maupun kontrak.
Perlindungan tersebut, tambahnya, meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), hingga jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
“Ini hak dasar buruh yang tidak boleh diabaikan. Perusahaan wajib mendaftarkan dan membayar iuran tepat waktu,” ujarnya.
Arif menegaskan, kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bagian dari perlindungan hak asasi pekerja dalam hubungan industrial. Ia menyebut, kepatuhan perusahaan terhadap aturan ini akan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi, mulai dari administratif hingga pidana.
“Penegakan hak buruh penting untuk menjaga integritas perusahaan sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja,” tegas dia.
Arif juga mendorong pekerja untuk lebih memahami hak-haknya, sehingga berani melapor jika terjadi pelanggaran. Menurut dia, kesadaran pekerja dan kepatuhan perusahaan menjadi kunci dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat di daerah.
