PAMEKASAN, MADURANET – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Jawa Timur, berunjuk rasa ke kantor Bupati Pamekasan, Selasa (21/3/2023). Mereka menyoroti kondisi perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Pamekasan karena tidak pernah memberi keuntungan dan pendapatan kepada daerah.
Ketua Cabang PMII Pamekasan Moh Yasin mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT. AUMM sejak didirikan hingga saat ini belum pernah memberikan keuntungan terhadap daerah. Padahal dana yang digelontorkan nilainya mencapai miliaran. Selain itu, BUMD hanya dijadikan tempat bancakan uang negara karena tidak jelas usaha yang dijalankan.
“Sejak berdiri, PT. AUMM itu tidak jelas mau bergerak di bidang apa dan proyeksi bisnisnya bagaimana. Makanya, anggaran yang dipakai selalu bermasalah ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Yasin.
Menurut Yasin, usaha yang dijalankan PT. AUMM berubah-ubah sesuai dengan selera direksi masing-masing, bukan berdasarkan perencanaan bisnis yang matang. Pertama ada bisnis servis AC perkantoran. Kedua berpindah pada bisnis ikan teri dan yang ketiga berubah ke bisnis batik.
“Dari ketiga bisnis itu, pendapatan yang masuk ke kas daerah nihil. Dari tahun ke tahun terus rugi. Penyertaan modal dan dana bergulir yang diberikan pemerintah, hanya habis dibuat kebutuhan pribadi perusahaan,” imbuh Yasin.
Yasin memaparkan, hasil audiensi PMII dengan Komisi II DPRD Pamekasan terungkap bahwa sejak tahun 2017, PT. AUMM tidak pernah setor keuntungan. Bahkan laporannya terus rugi. Hingga tahun 2019, berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan anggaran Rp 2 miliar yang tidak jelas peruntukannya.
“Bupati Pamekasan sebagai pemegang saham harusnya mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan BUMD. Di balik diamnya bupati ini, kami menduga ada kejahatan korporasi di tubuh BUMD sendiri,” ungkapnya.
Yang cukup mengherankan, kantor PT. AUMM tidak jelas keberadaannya karena sering berpindah-pindah. Hasil penelusuran PMII, kantor PT. AUMM berada di Jalan Jokotole, Kelurahan Barurambat Kota. Kantor itu diperbarui catnya setelah banyak mendapat sorotan PMII. Sebelumnya, kantor itu kumuh dan tidak ada penghuninya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Abdul Fattah yang menemui massa PMII membenarkan jika PT. AUMM belum memberikan profit. Persoalan yang diketahuinya, tahun 2019 ada piutang sebesar Rp 130 juta dari bisnis yang dijalankan. Namun piutang tersebut belum jelas apakah sudah terbayar atau belum.
“Setahu saya, sudah ada rekomendasi dari BPK agar piutang itu ditagih. Bahkan bupati sudah menunjuk tim penagihan. Mengenai hasilnya, saya kurang tahu pasti,” ungkap Fattah.
