PAMEKASAN, MADURANET – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo (Smart) Kabupaten Pamekasan terus melakukan pembenahan layanan kesehatan dengan menyiapkan sejumlah proyek pengembangan fasilitas strategis sepanjang 2026.
Salah satunya pembangunan ruang operasi baru berstandar steril serta perluasan layanan hemodialisis (HD) atau cuci darah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Plt Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan, Syaiful Hidayat, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengebut penyelesaian pembangunan ruang Operating Theatre (OK) atau ruang operasi baru yang ditargetkan selesai pada November 2026.
“Untuk pembangunan ruang OK, target pengerjaan mulai Juli sampai November 2026. Anggaran konstruksi gedung kurang lebih Rp 1 miliar dan direncanakan serah terima pada November,” ujar pria yang akrab disapa Yayak tersebut, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan fisik gedung tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan pemasangan sistem Modular Operating Theatre, yakni teknologi khusus yang mengatur sirkulasi udara steril di dalam ruang operasi sesuai standar rumah sakit modern.
“Setelah gedung selesai, akan dilanjutkan pemasangan modular operating theater, terutama sistem sirkulasi udara dan perangkat lain untuk menjamin standar steril ruang operasi,” katanya.
Selain pembangunan ruang operasi, lanjut dia, RSUD Smart juga tengah memperluas layanan hemodialisis bagi pasien gagal ginjal. Jika saat ini rumah sakit hanya memiliki sembilan alat cuci darah, ke depan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 19 unit.
Menariknya, pembangunan fasilitas HD tersebut bukan berasal dari anggaran BLUD rumah sakit, melainkan melalui skema hibah atau corporate social responsibility (CSR) dari penyedia kerja sama operasional (KSO).
“Bangunan HD ini bukan dari BLUD, tetapi hibah dari penyedia KSO yang juga pemilik alatnya. Setelah selesai, bangunan akan diserahkan kepada rumah sakit dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Yayak, pemasangan alat ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026. Namun pelayanan kepada pasien belum bisa langsung berjalan karena harus melalui sejumlah tahapan perizinan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri), OSS, hingga penyesuaian kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Estimasi pelayanan HD bisa mulai berjalan September atau Oktober, karena masih ada proses perizinan yang membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” pungkasnya.