PAMEKASAN, MADURANET – Program inovasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Jawa Timur di bidang pelayanan administrasi kependudukan, diluncurkan oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Selasa (17/6/2025). Program bernama Paduka (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan) merupakan penerbitan dokumen kependudukan di Kecamatan, dimana sebelumnya penerbitan dokumen tersebut dilakukan di Kabupaten.
Saudi Rahman, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan menjelaskan, sebagian peralatan yang ada di Kabupaten dipindahkan ke Kecamatan Waru untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu berupa pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), akte kelahiran anak dan akte kematian, Kartu Keluarga (KK).
“Masyarakat di wilayah Pantura sudah tidak perlu jauh-jauh datang ke Kabupaten untuk urusan administrasi kependudukan. Sekarang cukup di Kecamatan Waru sudah selesai,” ujar Saudi.
Menurut Saudi, pelayanan itu sementara dimulai dari Kecamatan Waru karena Waru diproyeksikan sebagai kota kedua. Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean, juga sudah bisa menikmati layanan yang sama di Kecamatan Waru.
“Ke depan, 13 kecamatan di seluruh Pamekasan juga bisa melakukan perekaman dan pencetakan identitas kependudukan. Namun hal ini bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah,” imbuhnya.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menjelaskan, program Padukan merupakan program kerja 100 hari yang diharapkan dapat memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan administrasi kependudukan. Program ini bisa meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika harus ke Kabupaten Pamekasan, seperti biaya transportasi, biaya makan minum dan lain-lain.
“Paduka ini meringankan beban masyarakat Rp 100.000 jika harus mengurus ke Kabupaten. Maka sekarang sudah bisa di Kecamatan Waru. Masyarakat silahkan datang sendiri tanpa calo, mudah dan gratis,” terang Kholilurrahman.
Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, setelah program Paduka ini diluncurkan di wilayah Pantura, pihaknya memiliki janji politik bersama Wakil Bupati untuk berkantor di Pantura seminggu sekali. Janji ini akan diwujudkan setelah program 100 hari tuntas.
“Banyak keluhan yang sampai ke kami tentang kondisi infrastruktur di wilayah Pantura. Perlahan akan kami benahi sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah,” ungkapnya.