PAMEKASAN, MADURANET – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga kalangan pesantren kabupaten Pamekasan aktif melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin untuk mendukung program Sekolah Rakyat (SR).
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut saat menghadiri agenda Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi di Aula Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Ahad (10/5/2026).
Menurut Gus Ipul, masih banyak anak dari keluarga tidak mampu yang belum tersentuh program pendidikan karena tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
“Ada anak yang belum bisa baca, ada yang sudah bisa baca. Ada umur SMA masih masuk SMP. Bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali di SR, ” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik yang memiliki kemampuan akademik maupun yang belum mendapatkan akses pendidikan sama sekali.
Karena itu, ia menilai pemutakhiran data menjadi hal penting agar anak-anak yang membutuhkan dapat dijangkau negara.
“Kenapa ada yang tidak masuk? Karena mereka tidak terdata. Bisa disebut orang-orang yang penderitanya tidak nampak. Makanya pemutakhiran data sangat penting,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan warga kurang mampu di lingkungan sekitar agar bisa masuk dalam pendataan sosial pemerintah.
“Ayo kita cari di sekitar kita, kita cari dan laporkan,” ucapnya.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dinilai serius dalam pembaruan data sosial masyarakat.
“Alhamdulillah Pamekasan termasuk kabupaten yang mementingkan data,” katanya.
Tak hanya itu, Gus Ipul juga meminta para kiai dan pengasuh pesantren turut melaporkan santri dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh perhatian pemerintah melalui program Sekolah Rakyat.
“Kalau ada santri yang tidak mampu ayo kita data dan laporkan,” ujarnya di hadapan para kyai dan pengasuh pondok pesantren Kabupaten Pamekasan.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka sistem pendaftaran umum, melainkan menggunakan sistem cakupan berdasarkan hasil pendataan masyarakat miskin.
“Sekolah Rakyat ini tidak ada pendaftaran, adanya cakupan. Kita mencari anak-anak spesial yang tidak mampu dan wajib kita perhatikan,” katanya.
Ia menyebut program Sekolah Rakyat merupakan implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara memelihara fakir miskin, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami berharap proses pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengatakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Pamekasan telah menemukan titik terang.
“Alhamdulillah kita sudah ada titik Sekolah Rakyat untuk dibangun,” kata Kholilurrahman.
Ia mengaku terkesan dengan kreativitas para siswa Sekolah Rakyat yang telah diperlihatkan dalam kegiatan tersebut.
“Waktu saya dan Gus Ipul seusia mereka, kita belum bisa sekreatif mereka,” ujarnya.
Kholilurrahman berharap proses penyediaan lahan dapat direalisasikan sebelum Oktober 2026 agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pamekasan segera dimulai.
