PAMEKASAN, MADURANET – Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, Imron Amin, memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Madura dalam kondisi aman setelah melakukan kunjungan kerja ke gudang Perum BULOG Kompleks Pergudangan Mlajah, Bangkalan, Senin (4/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Imron Amin melihat langsung kondisi cadangan beras serta berdialog dengan manajemen BULOG Cabang Madura terkait distribusi dan penyerapan hasil panen petani.
“Hasil pengecekan di lapangan, stok beras sangat mencukupi. Bahkan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 8 sampai 10 bulan ke depan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator kuat bahwa ketahanan pangan di Madura relatif terjaga. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras dalam waktu dekat.
Selain memastikan stok, Imron juga menyoroti peran BULOG dalam menjaga stabilitas harga melalui program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras yang disalurkan kepada masyarakat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa aspek perlindungan petani harus menjadi perhatian utama, khususnya dalam penyerapan gabah saat musim panen.
“Penyerapan gabah harus dimaksimalkan. Kita ingin petani mendapatkan harga yang layak, sekitar Rp6.500 per kilogram. Jangan sampai saat panen raya harga justru jatuh,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pasca-panen di Madura, salah satunya dengan menghadirkan fasilitas penggilingan padi modern.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut akan meningkatkan kualitas beras sekaligus memperkuat daya tawar petani.
“Kalau penggilingan modern tersedia, kualitas beras bisa lebih baik dan kesejahteraan petani juga meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Madura, Ahmad Rofi’i, menyambut positif kunjungan tersebut. Mereka menilai kehadiran legislatif dapat memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan kebijakan pangan nasional berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Madura,” tandasnya.
