PAMEKASAN, MADURANET — Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama DPRD membahas strategi penyehatan layanan kesehatan dan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC), pada Kamis (27/11/2025) di Peringgitan Dalam Pendopo Aghung Ronggosukowati.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menekankan perlunya evaluasi menyeluruh di sektor kesehatan, termasuk dugaan praktik medis yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pasien.
“Kesehatan adalah prioritas utama. Pikiran yang sehat lahir dari badan yang sehat,” kata Bupati dalam pertemuan bersama pimpinan Komisi IV DPRD, Dinas Sosial, dan sejumlah pihak terkait.
Bupati menyampaikan, pemutakhiran data sekitar 5.000 peserta BPJS Kesehatan berhasil menghemat sekitar Rp4 miliar anggaran daerah. Namun, ia mengakui masih banyak tantangan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang adil dan merata.
Menurut dia, masih ditemukan tradisi masyarakat yang baru mendaftarkan BPJS saat sakit, sehingga berdampak pada pelayanan dan administrasi kesehatan.
Tidak hanya itu, Bupati juga menyinggung perlunya pembenahan di fasilitas kesehatan (faskes). Ia menyebut adanya indikasi pasien yang seharusnya bisa melahirkan normal justru diarahkan menjalani operasi caesar (SC).
“Ada beberapa faskes atau dokter yang perlu dibenahi. Ini bukan menuduh, namun indikasinya ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, satu kali tindakan operasi caesar bisa menelan biaya hingga Rp18 juta. Nominal tersebut terbilang tinggi ketika jumlah yang melakukan SC banyak.
Bupati menegaskan, instansi kesehatan tidak boleh semata mengejar capaian finansial. “Harusnya berpikir bagaimana menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin,” tuturnya.
Pada 2026, Pemkab membutuhkan sekitar Rp127 miliar untuk menjadikan UHC sebagai prioritas layanan. Namun dana sisa (silpa) yang tersedia hanya sekitar Rp50 miliar. Kondisi itu membuat upaya menuju UHC penuh masih berat.
Oleh karena itu, bupati mengapresiasi dukungan DPRD, terutama Komisi IV yang aktif memberikan rekomendasi solusi pendanaan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah membantu penyelesaian masalah UHC ini,” katanya.
Bupati memastikan akan mengundang seluruh puskesmas, rumah sakit, dan organisasi profesi dokter di Pamekasan untuk menyelaraskan visi memperkuat pelayanan kesehatan.
“Kita harus benahi sektor kesehatan ini agar masyarakat mendapat pelayanan yang layak,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Pamekasan menawarkan skema Health Service Responsibility (HSR) sebagai opsi alternatif pembiayaan selama kondisi fiskal belum memungkinkan untuk UHC penuh.
Ketua Komisi IV Halili menyatakan pihaknya memahami kegelisahan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami akan mendiskusikan secara internal apa yang disampaikan Bupati,” ucapnya.
Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan faskes dan keluhan warga. “Ketika puskesmas ditanya, mereka bilang aman. Tapi kondisi di lapangan dan laporan masyarakat berkata lain,” ujarnya.
