PAMEKASAN, MADURANET – Politisi Partai NasDem Pamekasan, Muhammad Hamidi, meminta kepada pemerintah kabupaten Pamekasan untuk tidak mempolitisir bantuan bencana Covid-19 yang diberikan kepada ribuan warga Pamekasan yang terkena dampak. Politisasi bantuan itu sudah nampak dan terang-terangan dengan menempel gambar bupati dan wakil bupati di plastik bungkus sembako yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Hamidi, memberikan bantuan kepada masyarakat adalah perbuatan baik selama dimanfaatkan dengan baik. Namun jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi bupati, akan menuai kontraversi di tengah-tengah masyarakat.
“Bantuannya tidak kontroversi, tapi bungkusnya bertuliskan bantuan bupati Pamekasan padahal ada juga gambar wakil bupati, itu sangat kontroversi,” ujar Muhammad Hamidi, Kamis (7/5/2020).
Agar bantuan itu tidak menimbulkan kontraversi, maka Hamidi meminta agar bantuan itu sebaiknya cukup ditempeli logo pemerintah kabupaten Pamekasan saja.
“Saat ini bukan tahun politik, jadi bupati tidak perlu mempolitisir bantuan. Tahun ini tahun kerja, dan kerja bupati butuh bukti, bukan janji-janji terus,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan ini.
Hamidi membandingkan antara bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Pamekasan. Kedua bantuan bencana ini sama-sama dibungkus plastik, namun bedanya di Sampang dibungkus plastik merah tanpa embel-embel logo dan klaim dari bupati, sementara di Pamekasan terang-terangan.
Politisasi bantuan banyak terjadi di sejumlah daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ikut angkat bicara mengenai hal ini. Menurut politisi PDIP ini, penempelan gambar kepala daerah banyak dinilai negatif karena berkesan kampanye.
Oleh sebab itu, Ganjar meminta label atau logo pemerintah yang dipasang di setiap bantuan untuk meminimalisir citra buruk bantuan tersebut.
