MADURANET – Kabupaten Pamekasan masih belum beranjak dari 10 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur. Bahkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten berjargon Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) ini, nagkring di posisi ketujuh.
Politisi Partai Demokrat Pamekasan, Ismail menuturkan, peringkat kemiskinan tidak begitu penting. Yang paling penting adalah langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Sebab, kemiskinan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Menurut Ismail, kelompok paling rentan miskin yakni petani. Di Pamekasan, 70 persen kelompok miskin dari golongan petani.
“Petani tradisional di Pamekasan paling banyak menyumbang kemiskinan. Harusnya Pemkab Pamekasan fokus penanganan kemiskinan di kelompok ini, di samping kelompok lain seperti nelayan,” ujar Ismail kepada Maduranet, Jumat (28/2/2020).
Kemiskinan, kata anggota DPRD Pamekasan dua periode ini, sulit dihindari jika petani dan nelayan tidak diberdayakan. Petani harus terus dimotivasi dan diberi perhatian khusus dengan cara modernisasi pertanian. Dengan modernisasi pertanian, maka petani akan mendapatkan nilai lebih dari pekerjaannya.
“Produk pertanian, perkebunan, kemaritiman dan kelautan harus diprioritaskan. Selama ini, sektor ini mulai diabaikan,” ungkapnya.
Pemerintahan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakil Bupati Raja’e, program pokok sektor pertanian belum ada inovasi baru. Bahkan cenderung copy paste dengan program pemerintahan sebelumnya. Hal ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Ada sepuluh program dalam RPJMD tersebut yakni, pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan, peningkatan produksi tanaman holtikultura, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi tanaman perkebunan.
Program lainnya yaitu, peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, pelayanan usaha informasi dan kelembagaan perikanan.
