PAMEKASAN, MADURANET – Komisi III DPRD Pamekasan, Jawa Timur, meninjau 3 lokasi proyek di Kabupaten Pamekasan yang sedang dikerjakan, Selasa (13/9/2022). Proyek tersebut berupa pembangunan kantor kecamatan Proppo, pengeboran sumur di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, pembangunan gedung perkuliahan Politeknik Negeri Malang (Polinema) di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu.
Hasil pantauan di lapangan, proyek yang dikerjakan pihak ketiga masih minim realisasi. Seperti pembangunan kantor Kecamatan Proppo, baru selesai dikerjakan 17 persen. Pengeboran sumur baru mencapai 27 persen dan pembangunan kampus Polinema baru 2,4 persen.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Pamekasan Didik Roeswandi menuturkan, minimnya realisasi pekerjaan proyek saat ini karena ada yang baru dikerjakan. Seperti kantor Kecamatan Proppo, baru mulai dikerjakan pada Juli kemarin.
“Ada yang baru dimulai pekerjannya sehingga progressnya masih minim,” kata Didik saat ditemui di sela-sela pemantauan proyek.
Didik menambahkan, untuk menuntaskan proyek tersebut, masih cukup waktu sampai akhir tahun. Oleh sebab itu, pihak rekanan tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikannya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Maskur Rasyid mengatakan bahwa ingin memastikan proses penyerapan anggaran untuk belanja modal dan infrastruktur berjalan efektif. Sejauh ini, laporan bahwa serapan anggaran berjalan lamban sehingga harus didorong untuk ditingkatkan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses penyerapan anggaran bukan karena diburu waktu dan dilakukan mendesak untuk mengejar persentase penyerapan anggaran. Tetapi kami juga ingin memastikan bahwa penyerapan sesuai dengan perencanaan dan keberadaan anggaran,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini menambahkan, Komisi III juga ingin melihat situasi dan kondisi proses penyerapan anggaran, utamanya pengaruh dari kenaikan BBM. Jangan sampai kenaikan BBM justru mengurangi kualitas dan kuantitas. Sarana addendum juga diatur jika terjadi kondisi yang menuntut itu.
“Kita ingin memastikan bahwa Kenaikan BBM tidak mengurangi kualitas dan kuantitas,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Hamas ini mengungkapkan,fungsi kontrol dan budgeting harus berjalan dengan baik sesuai peraturan yg ada.
“Kami sedang jalankan fungsi kontrol, jangan sampai pelaksana kegiatan yang ditunjuk dan pengguna anggaran lalai sehingga ada daftar hitam,” tandasnya.
Adapun nilai masing-masing proyek tersebut, kantor Puskesmas Proppo sebesar Rp 4,911 miliar, pengeboran sumur Rp 1,999 miliar dan proyek Polinema Rp 1,599 miliar.
