MADURANET – Tidak semua kekerasan di sekolah bermula dari kebencian. Sebagian justru tumbuh dari keyakinan bahwa membalas gangguan dengan tindakan lebih keras, adalah cara mempertahankan harga diri. Di sekolah, sering ditemukan siswa melakukan kekerasan terhadap temannya. Tindakan itu salah satunya dipicu karena dorongan orang tua, dimana tindak kekerasan harus dibalas dengan kekerasan yang lebih parah. Hal itu kemungkinan, bertujuan untuk mengajarkan keberanian. Namun, di tangan seorang anak yang belum matang mengelola emosi, keberanian berubah menjadi pembenaran untuk menyakiti.
Perilaku semacam itu, tidak cukup ditegur atau diberi sanksi. Pendekatan secara pribadi dengan teguran berulang-ulang, bahwa gangguan tidak harus dibalas dengan kekerasan, perlu dilakukan. Tindakan guru semacan ini, akan menyadarkan guru bahwa persoalan di sekolah tidak selalu berakar di sekolah. Anak membawa nilai, kebiasaan, dan cara menyelesaikan masalah dari lingkungannya. Karena itu, mendidik anak agar mampu mengendalikan diri tidak cukup dilakukan guru seorang diri, akan tetapi orang tua dan lingkungan sekolah perlu menyampaikan pesan yang sejalan.
Masalah tersebut relevan dengan peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terutama di Kabupaten Pamekasan. Solidaritas guru tidak semestinya hanya hadir ketika memperjuangkan kesejahteraan atau menghadapi persoalan profesi. Solidaritas juga perlu diwujudkan dalam ikhtiar bersama melindungi setiap anak, termasuk anak yang menjadi korban maupun yang melakukan kekerasan. Pendidikan bermutu bukan sekadar capaian akademik, melainkan juga keberhasilan sekolah menumbuhkan rasa aman dan kemampuan hidup berdampingan.
Gagasan dan Analisis
Kesalahan pertama dalam menyikapi kasus seperti ini ialah terburu-buru memberi stigma “anak nakal”. Label tersebut terasa mudah, tetapi tidak menjelaskan mengapa perilaku terjadi. Anak yang memukul tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, guru perlu membedakan antara menolak kekerasan dan menolak pribadi anak. Jika hanya dimarahi di depan teman-temannya, ia mungkin patuh sesaat tanpa memahami alasan moral di balik aturan. Lebih buruk lagi, ia dapat menyimpulkan bahwa pihak yang lebih kuat memang berhak memaksakan kehendak.
Kesalahan kedua adalah menganggap keluarga sebagai satu-satunya penyebab. Nasihat untuk melawan gangguan bisa lahir dari kekhawatiran orang tua agar anak tidak terus-menerus menjadi sasaran. Sayangnya, pesan yang tidak disertai batasan mudah ditafsirkan sebagai izin membalas. Sekolah perlu menjelaskan perbedaan antara melindungi diri dan melakukan pembalasan. Melindungi diri berarti menjauh dari bahaya, meminta bantuan, dan melaporkan kejadian. Membalas untuk melukai justru memperpanjang konflik. Dialog dengan orang tua menjadi pintu perubahan yang lebih masuk akal daripada saling menyalahkan.
Kesalahan ketiga adalah meminta kedua anak segera berdamai tanpa terlebih dahulu memastikan keselamatan korban. Permintaan maaf memang penting, tetapi tidak boleh digunakan untuk menutup kejadian atau memaksa korban menerima keadaan. Guru perlu mendengar keterangan setiap anak secara terpisah, menghentikan tindakan berbahaya, mencatat kejadian seperlunya, serta menyiapkan pendampingan sesuai kebutuhan. Apabila ada risiko berulang atau dampak serius, sekolah harus menjalankan prosedur penanganan yang berlaku dan melibatkan pihak berwenang sesuai tingkat masalah. Pemulihan bukan penghapusan tanggung jawab.
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memberikan landasan penting bagi sikap tersebut. Peraturan ini menekankan perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan pembentukan lingkungan belajar yang menghormati martabat warga sekolah. Tanggung jawabnya tidak berhenti pada guru, tetapi melibatkan kepala sekolah, murid, orang tua, serta masyarakat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Dengan demikian, mencegah kekerasan bukan pekerjaan tambahan di luar pembelajaran. Justru rasa aman merupakan syarat agar pembelajaran berlangsung bermakna.
UNESCO (2022) juga menekankan bahwa pencegahan kekerasan memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas guru dan iklim kelas hingga keterlibatan keluarga serta mekanisme pelaporan yang aman. Gagasan ini penting untuk Pamekasan, tempat guru berinteraksi dengan beragam pola pengasuhan dan kebiasaan sosial. Kita tidak boleh menggeneralisasi bahwa keluarga tertentu cenderung keras. Yang perlu diubah adalah pesan yang membenarkan kekerasan, siapa pun yang mengucapkannya. Solidaritas berarti membantu sesama guru menanggapi persoalan dengan pengetahuan, kepekaan, dan prosedur yang lebih baik.
Berangkat dari pengalaman tersebut, gerakan sederhana bernama “Jembatan Damai”: kerja ersama antara guru, keluarga, dan PGRI agar nasihat di rumah tidak bertentangan dengan pendidikan karakter di sekolah. Gerakan ini bukan program seremonial yang membutuhkan biaya besar. Intinya ialah menyatukan bahasa, langkah penanganan, dan kebiasaan tindak lanjut. Ada tiga jembatan yang perlu dibangun secara konsisten.
Jembatan pertama adalah bahasa yang menenangkan. Dalam kelas, guru dapat melatih kalimat pengganti ketika anak diganggu: “Saya tidak suka diperlakukan begitu,” “Tolong berhenti,” atau “Saya akan meminta bantuan guru.” Latihan dapat dilakukan melalui permainan peran singkat, bukan hanya ceramah. Anak diajak mengenali tanda kemarahan, mengambil jeda, menjauh dari situasi yang membahayakan, dan mencari orang dewasa tepercaya. Pada saat yang sama, guru harus memastikan laporan anak ditanggapi, bukan dianggap mengadu atau lemah. Anak akan sulit berhenti membalas apabila ia merasa tidak ada yang melindunginya.
Dalam praktik sehari-hari, latihan itu dapat dimulai dari peristiwa kecil yang sering luput: berebut giliran, saling mengejek, atau tidak sengaja menyenggol teman. Guru mengajak siswa membedakan perasaan marah dari tindakan menyakiti. Marah boleh dirasakan, tetapi tangan tidak boleh digunakan untuk menyerang. Teman yang menyaksikan konflik pun dilatih mengambil peran aman, seperti memanggil guru dan menemani anak yang terganggu. Dengan pembiasaan seperti ini, budaya damai tidak menunggu sampai terjadi pemukulan.
Jembatan kedua adalah percakapan setara dengan orang tua. Dalam pertemuan singkat, guru dapat menjelaskan perilaku yang diamati tanpa mempermalukan anak atau menghakimi keluarganya. Alih-alih berkata, “Nasihat Bapak dan Ibu salah,” guru dapat bertanya, “Bagaimana agar anak kita tetap berani, tetapi tidak melukai temannya?” Dari pertanyaan itu, sekolah dan keluarga dapat menyepakati satu pesan: anak berhak mempertahankan keselamatan diri, tetapi tidak berhak membalas dengan kekerasan. Komunikasi perlu dijaga melalui catatan tindak lanjut yang ringkas dan menghormati kerahasiaan anak.
Jembatan ketiga adalah solidaritas antarguru melalui PGRI. Pengurus dan anggota PGRI di Pamekasan dapat mengadakan forum berbagi kasus tanpa menyebut identitas siswa, menyusun contoh percakapan dengan orang tua, serta mengembangkan panduan respons awal ketika konflik terjadi. Guru yang berpengalaman dapat mendampingi rekan yang kesulitan menangani kasus serupa. PGRI juga dapat menjembatani kerja sama dengan kepala sekolah, komite, dan layanan pendampingan anak apabila dibutuhkan. Dengan cara ini, pengalaman satu guru menjadi pembelajaran bersama, tanpa menjadikan seorang anak sebagai bahan pembicaraan publik.
Untuk menjaga kesinambungan, setiap sekolah dapat memilih seorang guru penghubung yang bekerja bersama wali kelas dan pimpinan sekolah. Pada awal bulan, guru mengidentifikasi situasi yang paling sering memicu konflik; pada akhir bulan, mereka meninjau apakah strategi yang disepakati membantu. PGRI dapat menyediakan ruang refleksi berkala agar sekolah yang menghadapi hambatan memperoleh masukan dari sejawat. Langkah sederhana ini menjadikan solidaritas sebagai kebiasaan profesional, bukan sekadar ajakan yang diucapkan ketika memperingati Hari Guru.
Keberhasilan Jembatan Damai perlu dinilai melalui perubahan nyata, bukan jumlah spanduk atau pertemuan. Sekolah dapat memantau apakah kejadian kekerasan berulang berkurang, apakah anak lebih berani melapor, dan apakah orang tua serta guru mulai menggunakan pesan yang selaras. Catatan tersebut cukup dibuat sederhana, aman, dan tidak diumumkan dengan nama siswa. Hasilnya dibahas untuk memperbaiki langkah, bukan untuk menyusun peringkat sekolah yang “paling bermasalah”. Ukuran mutu pendidikan harus mencakup keselamatan dan kualitas hubungan antarmanusia, bukan angka nilai semata.
Tentu, pendekatan persuasif tidak berarti semua masalah selesai dengan nasihat. Sebagian anak memerlukan pendampingan lebih intensif; sebagian situasi memerlukan perlindungan segera dan rujukan profesional. Guru juga memiliki keterbatasan waktu, keterampilan, serta kewenangan. Di sinilah pentingnya kepemimpinan sekolah yang jelas dan solidaritas profesi yang memberi dukungan nyata. Jangan sampai guru diminta menyelesaikan persoalan kompleks sendirian, sementara keluarga dan sistem hanya menunggu hasil. Kerja sama harus ditunjukkan melalui pembagian peran dan kesinambungan tindakan.
Di Kabupaten Pamekasan, nilai persaudaraan dapat menjadi kekuatan untuk membangun budaya saling menjaga. Semangat taretan—memperlakukan sesama sebagai saudara—menjadi bermakna apabila diterjemahkan ke dalam sikap tidak mengejek, tidak memukul, berani melapor, dan bersedia membantu teman yang kesulitan. Akan tetapi, persaudaraan tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban korban untuk diam demi nama baik bersama. Justru kepedulian diuji saat orang dewasa berani menghentikan perilaku yang menyakiti, sambil tetap membuka jalan bagi anak untuk belajar bertanggung jawab.
Pengalaman mendampingi siswa yang menganggap balasan keras sebagai bentuk keberanian mengajarkan bahwa pendidikan karakter dimulai dari keselarasan pesan orang dewasa. Anak memerlukan teladan tentang cara mempertahankan diri tanpa melukai, meminta bantuan tanpa merasa malu, dan mengakui kesalahan tanpa kehilangan martabat. Guru tidak cukup hanya melarang kekerasan; guru harus mengajarkan pilihan perilaku yang dapat dilakukan anak ketika marah atau terganggu.
Karena itu, sekolah harus mampu membangun komunikasi pengasuhan yang teratur dengan orang tua, menyediakan respons aman bagi laporan siswa, dan mengevaluasi kasus secara tertutup serta berkelanjutan. PGRI Kabupaten Pamekasan dapat memperkuat langkah tersebut dengan forum belajar antarguru dan perangkat pendampingan yang mudah diterapkan. Jika guru, keluarga, dan organisasi profesi menyampaikan pesan yang sama, solidaritas tidak berhenti sebagai semboyan. Ia menjadi perlindungan yang dirasakan anak setiap hari. Dari ruang kelas yang bebas rasa takut itulah harapan tentang Indonesia unggul dan berdaulat memperoleh dasar yang paling manusiawi.












