PAMEKASAN, MADURANET – Sembilan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan, direncanakan mendapat fasilitas pengolahan sampah, melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) pada 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, memperbaiki pengelolaan sampah dari sumbernya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Supriyanto mengatakan, pesantren dipilih sebagai sasaran awal karena jumlah populasi manusia yang cukup besar di satu lokasi.
“Bayangkan pondok pesantren yang besar-besar itu hasil sampahnya, maka kita kasih program eco pesantren melalui LSDP ini,” kata Supriyanto saat diwawancarai, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Supriyanto, perkiraan timbulan sampah dihitung berdasarkan jumlah orang yang tinggal di suatu kawasan. Mengacu pada kajian yang digunakan DLH Pamekasan, setiap orang menghasilkan rata-rata 0,3 kilogram sampah per hari. Dengan demikian, pesantren yang dihuni 1.000 santri diperkirakan menghasilkan sekitar 300 kilogram sampah setiap hari.
”Untuk yang sembilan pesantren itu di antaranya, Pondok Bettet, Bata-Bata, Banyuanyar Barat, Pondok Baru, dan ada lagi pesantren di Ponjanan Timur itu,” terangnya.
Pada tahap awal, sembilan pesantren tersebut direncanakan mendapat pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
”Melalui program ini, DLH juga menyiapkan bantuan sarana, berupa kendaraan roda tiga, alat pencacah sampah, serta bibit tanaman untuk mendukung penghijauan,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan, program tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun kebiasaan memilah sampah.
”Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti botol plastik dan kardus, dapat dipisahkan untuk dijual kembali. Pesantren juga didorong membentuk bank sampah,” kata Supriyanto.
Dia menjelaskan, pendampingan itu merupakan bagian dari program Eco Pesantren, yang mendorong kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Edukasi dilakukan melalui pelatihan pemilahan sampah, hingga kegiatan kerja bakti bersama santri dan pengelola pondok.
“Bagi pondok-pondok pesantren yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan sampah ataupun ingin mendapatkan pendampingan tentang Eco Pesantren, nanti bisa menghubungi DLH,” ujarnya.
Secara keseluruhan, LSDP di Pamekasan dirancang berlangsung selama empat tahun, yakni 2027–2030. Dua tahun pertama difokuskan pada penanganan sampah di hulu, termasuk pembangunan dan perbaikan TPS 3R serta pengadaan armada pengangkut. Adapun pada 2029–2030, pemerintah merencanakan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Desa Angsanah untuk menangani sampah di hilir.
Pamekasan merupakan satu dari 30 kabupaten/kota penerima program LSDP dengan alokasi anggaran sekitar Rp 107 miliar. Namun, rencana kegiatan dan penerima bantuan masih menunggu finalisasi dokumen hibah yang dijadwalkan pada Desember 2026.
