PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan, pengadaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Campor, Kecamatan Proppo, dapat diselesaikan pada 2026. Saat ini, prosesnya memasuki tahap negosiasi harga dengan pemilik tanah, setelah dilakukan penilaian oleh tim appraisal.
Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan, penilaian appraisal diperlukan untuk memastikan harga tanah, sesuai kondisi dan nilai sebenarnya di lapangan. Hasil penilaian tersebut nantinya, akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam proses pembelian.
“Sudah mendatangkan appraisal, untuk memastikan berapa harga riil di lapangan. Hasilnya menjadi acuan dan dasar Pemkab untuk proses jual belinya,” kata Herman, Senin (16/11/2026).
Menurut Herman, pengadaan lahan menjadi persyaratan utama, sebelum pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial atau pemerintah pusat. Sebab, tanah yang disiapkan harus berstatus milik pemerintah kabupaten.
“Kita harapkan tahun ini lahan yang menjadi milik Pemkab bisa kita punya, sehingga pada 2027 kita bisa mengusulkan langsung ke Kementerian Sosial, agar pembangunan dapat dilanjutkan oleh pusat,” ujarnya.
Herman menyebut Desa Campor di Kecamatan Proppo, menjadi lokasi yang paling memungkinkan berdasarkan kajian teknis dan persyaratan yang berlaku. Namun, proses negosiasi harga, masih berjalan sehingga belum ada kepastian mengenai persentase penyelesaian pengadaan tanah.
Untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat, Herman menjelaskan, seluruh anggarannya direncanakan berasal dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyiapkan lahan.
”Yang menjadi tanggung jawab Pemkab Pamekasan di pelebaran jalan menuju lokasi,” tambahnya.
Sekolah Rakyat tersebut direncanakan menggunakan sistem pendidikan terintegrasi mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jumlah siswa yang akan ditampung masih menunggu penetapan kuota dari pemerintah pusat.
”Sebagai gambaran, Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang menampung sekitar 270 siswa, untuk tiga jenjang pendidikan,” jelas Herman.
Pihaknya berharap, pengadaan lahan dapat tuntas tahun ini agar usulan pembangunan bisa segera disampaikan pada 2027. Dengan demikian, Pamekasan dapat melanjutkan tahapan pembangunan setelah persyaratan lahan milik pemerintah daerah terpenuhi.
