PAMEKASAN, MADURANET – Bupati Pamekasan Kholilurrahman, mendorong santri membekali diri dengan pengetahuan politik, agar mampu mengambil peran di ruang publik setelah menyelesaikan pendidikan pesantren.
Menurut dia, politik bukan sesuatu yang kotor, melainkan ruang pengabdian, yang membutuhkan integritas dan kepemimpinan.
Kholilurrahman, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda di Panempan, Pamekasan, mengatakan, keterbukaan akses terhadap berbagai jabatan dan ruang kepemimpinan, perlu dimanfaatkan santri.
Karena itu dia menilai, pendidikan pesantren sebaiknya tidak hanya membekali mereka dengan ilmu agama, tetapi juga pengetahuan dasar politik dan organisasi.
“Dalam dunia yang semakin terbuka, saya berharap para santri tidak hanya mengejar pendidikan pesantrennya, tetapi juga mempunyai bekal pengetahuan, sekalipun hanya bersifat dasar terkait politik,” kata Kholilurrahman saat diwawancarai Maduranet.com, Jumat (23/10/2026), di Pringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati.
Dengan bekal tersebut, ia berharap lulusan pesantren dapat terlibat dalam partai politik, organisasi kepemudaan, maupun kegiatan sosial lainnya.
Bupati Kholil juga menolak anggapan, bahwa politik selalu identik dengan perilaku buruk karena, menurut dia, persoalannya terletak pada orang yang menjalankannya.
“Politik itu netral. Kalau ada yang mengatakan politik itu kotor, tidak juga. Sebagian orang saja yang mengotori dunia politik,” ujarnya.
Pandangan itu berkaitan dengan prinsip kepemimpinan yang ia pegang selama berkarier di pemerintahan dan politik. Kholilurrahman menilai, jabatan tidak seharusnya menjadi alat untuk menunjukkan dominasi, melainkan sarana menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia menyebut kesederhanaan dan sikap tidak tamak sebagai prinsip yang harus dijaga pejabat publik.
Mantan Anggota DPR RI itu mencontohkan, saat menjalani periode pertama sebagai bupati, dirinya pernah ditawari sebuah mobil yang telah disiapkan lengkap dengan kuncinya. Namun, ia mengaku menolak pemberian tersebut.
“Kesederhanaan, kita tidak boleh tamak. Itu prinsip-prinsip yang menjadi pegangan saya,” katanya.
Menurutnya, pemimpin juga harus mengedepankan sikap baik dan santun, termasuk ketika menghadapi kritik atau demonstrasi. Ia mengatakan, demonstrasi justru dapat menjadi bahan introspeksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Baginya, kekuasaan hanya alat untuk menjalankan kepemimpinan, bukan tujuan utama.
“Yang harus dikedepankan adalah kepemimpinan. Jadi, bupati, kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah tidak menganggap kekuasaan di depan. Yang ditonjolkan adalah kepemimpinan, sikap yang sopan dan baik,” ujarnya.
Selain mendorong santri memahami politik, Kholilurrahman menekankan pentingnya pendidikan terpadu yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Ia berharap siswa yang belajar ilmu umum memahami dasar-dasar agama, sementara siswa yang menekuni pendidikan agama juga menguasai pengetahuan umum dan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan.
Ia menyebut pendekatan tersebut diarahkan untuk membentuk al-insan al-kamil, yakni manusia paripurna yang memiliki bekal spiritual, wawasan luas, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Menurut dia, nilai pesantren seperti ketegasan, kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan dalam mengabdi juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kholilurrahman mengaku telah berkarier di dunia politik selama hampir 25 tahun, mulai dari dua periode di DPRD Jawa Timur, satu periode sebagai bupati, hingga satu periode di DPR RI. Pengalaman itu, menurut dia, memperkuat pandangannya bahwa jabatan semestinya dipahami sebagai bentuk pengabdian, bukan semata simbol kekuasaan.