MADURANET – Dalam falsafah Madura, guru memiliki kedudukan luhur. Ungkapan bhuppa’-bhâbhu’-ghuru-rato, menempatkan guru setelah ayah dan ibu dalam hierarki penghormatan. Guru menjaga marwah ilmu dan akhlak. Mutu pendidikan di bumi Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) tidak hanya ditentukan oleh gedung sekolah. Keteladanan dan integritas guru juga berperan penting. Pamekasan dikenal sebagai Kabupaten Pendidikan dan Kota Al-Qur’an. Namun, masih ada persoalan pendidikan yang perlu dihadapi secara jujur dan bersama-sama.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan mencatat 4.723 anak putus sekolah di 13 kecamatan, dengan angka tertinggi di Kecamatan Palengaan, yaitu 943 siswa (Klik Madura, 2025). Mereka berhenti sekolah karena tuntutan ekonomi, membantu orang tua, kondisi disabilitas, atau memilih mondok tanpa tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Fakta ini mendorong Dewan Pendidikan Pamekasan untuk mendesak koordinasi konkret antara Disdikbud dan Kementerian Agama agar tidak ada satu pun anak yang luput dari layanan pendidikan. Di sisi lain, ketimpangan mutu pendidikan antara Pamekasan selatan dan utara belum tuntas, sehingga Kecamatan Waru didorong menjadi pusat pertumbuhan kedua (Pascasarjana UNISMA, 2025). Beban ini makin berat ketika guru madrasah diniyah dan lembaga keagamaan swasta di pedesaan masih mengeluhkan minimnya kesejahteraan serta ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Bahkan, ada guru madrasah yang mengabdi sejak 1995 tanpa pernah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah (Tambunan, 2026).
Di tengah tantangan struktural itu, disrupsi digital turut menguji ketahanan karakter generasi muda. Disdikbud Pamekasan mencatat bahwa siswa hanya berada di bawah pengawasan guru maksimal 6 jam di sekolah, sementara hampir 16 jam sisanya berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat yang rentan terhadap paparan gim, judi online, pornografi, dan radikalisme (Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2026). Keempat fakta tersebut menunjukkan satu akar masalah yang sama: ekosistem pendidikan kita masih berjalan sendiri-sendiri dalam sekat sekolah umum dan madrasah-pesantren, wilayah selatan dan utara, serta ruang kelas dan keluarga. Karena itu, peringatan HUT ke-81 PGRI harus menjadi titik balik untuk membangun solidaritas guru berkualitas yang mampu meruntuhkan sekat kelembagaan, meningkatkan mutu pendidikan di Pamekasan, serta memperkuat fondasi Indonesia yang unggul dan berdaulat.
Gagasan dan Analisis: Solidaritas Lintas Ekosistem Guru
Mutu pendidikan bertumpu pada dua pondasi utama: keadilan dalam tata kelola pembiayaan dan kualitas nyata guru di kelas. Mesiono dan Haidir (2020) menegaskan bahwa pembiayaan merupakan motor penggerak bagi tujuh standar nasional pendidikan lainnya (Mesiono & Haidir, 2020). Tanpa dana yang adil dan akuntabel, sekolah dan madrasah di pinggiran akan terus terhimpit oleh keterbatasan sarana serta imbalan bagi para pendidik yang tidak layak. Mereka membedakan alokasi dana seragam (flat grant) dengan model pemerataan berbasis kemampuan daerah (equalization model), yang memberikan afirmasi lebih besar bagi lembaga yang lemah. Di pedesaan Pamekasan, guru madrasah diniyah dan swasta masih menghadapi ketidakpastian terkait bantuan operasional, bahkan kerap merangkap tugas administratif karena minimnya tenaga kependidikan. Karena itu, PGRI harus hadir sebagai wadah advokasi yang inklusif–memperjuangkan guru ASN sekaligus menyuarakan keadilan kesejahteraan bagi guru honorer, guru madrasah swasta, dan guru pesantren.
Namun, perbaikan kesejahteraan saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas pedagogis guru di dalam kelas. Riset Hanushek dan Rivkin (2006) membuktikan bahwa, kualitas guru merupakan penentu paling kuat atas capaian belajarsiswa, bahkan mampu mengompensasi ketimpangan ekonomi keluarga.
Oleh: Dr.HeniListiana,M.Pd.I (Kepala Sekolah MTs Kiyai Mudrikah Kembang Kuning, Pamekasan.)
