Moral Hazard Harus Dihapus dalam Pemilihan Sekda Pamekasan

PAMEKASAN, MADURANET – 3 nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sudah diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketiganya yakni Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin, Sigit Priyono Asisten Bupati Bidang Kesra dan Taufikurrachman (Kepala Bappeda).

Ketiga calon tersebut, menurut pengamat politik dari Indonesian Analisys
Politic and Policy Consulting (Idea), Samhari, sudah memiliki persyaratan yang mumpuni dalam hal karir birokrasi di Pemkab Pamekasan. Bahkan moral etik dari ketiganya, sudah tidak diragukan lagi.

“Jika tolok ukurnya adalah moral etik dan karir birokrasi, maka semuanya mumpuni,” kata Samhari dalam sesi diskusi bersama MADURANET.

Samhari menambahkan, jika tolok ukurnya sudah jelas, maka Bupati Pamekasan Baddrut Tamam harus profesional dalam menentukan calon Sekda. Jangan sampai moral etik dikalahkan dengan moral hazard. Sebab, jika moral hazard sudah menjadi pertimbangan, maka pembangunan di Pamekasan akan rusak.

“Perilaku tidak jujur, apalagi punya mental merusak kemudian diikuti dengan praktik-prkatik moral kolutif, maka pembangunan di Pamekasan sulit untuk maju dan bersaing dengan kabupaten lainnya,” imbuhnya.

Samhari juga menyoroti tentang isu faksi birokrasi dalam upaya penentuan Sekda Pamekasan. Faksi yang dimaksud yakni faksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan non IPDN. Dari ketiga calon Sekda, 2 calon dari IPDN dan 1 orang non IPDN.

“Jangan sampai bupati tidak profesional dan terpengaruh dengan isu faksi-faksi yang beredar. Utamakan moral etik jika punya keinginan kuat untuk memajukan Pamekasan,” ujar mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang ini.