3 OPD Tak Disentuh Pembahasan PAK Anggota Banggar Pilih Walk Out dari Rapat

PAMEKASAN, MADURANET – Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAK APBD) tahun 2022 pada Selasa (20/9/2022) di ruang paripurna DPRD Pamekasan, diwarnai dengan aksi walk out (WO) salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Pamekasan, Qomarul Wahyudi. Politisi muda Partai Bulan Bintang (PBB) ini, memilih WO karena ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang tidak disentuh dalam pembahasan di internal komisi.

Wahyu, sapaan Qomarul Wahyudi menjelaskan alasan WO dari rapat yang dihadiri tim anggaran (Timgar) Pemkab Pamekasan. Menurutnya, pembahasan PAK 3 OPD tidak pernah dibahas di internal komisi. 3 OPD tersebut yakni 22 Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan dan Dinas Ketenagakerjaan.

“Kalau di internal komisi tidak selesai kemudian mau dibahas bersama Banggar dan Timgar kan aneh. Makanya saya WO,” kata Wahyu.

Pemuda yang juga anggota Komisi IV DPRD Pamekasan ini menambahkan, usulan agar OPD yang belum dibahas di internal komisi dituntaskan lebih dulu sebelum pembahasan bersama dengan Timgar, sudah disampaikan kepada Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Imam Hozairi. Namun usulan itu ditolak.

“Sudah saya usulkan agar OPD mitra dituntaskan dulu pembahasannya. Usulan saya tidak dihiraukan oleh Ketua Komisi IV. Maka caranya adalah WO ketika rapat dengan Banggar dan Timgar,” imbuhnya.

Menurut Wahyu, 3 OPD itu pula tidak pernah menyetorkan data-data yang dibutuhkan pada saat pembahasan internal komisi. Tindakan OPD tersebut telah menciderai asas transparansi program dan anggaran yang akan dilaksanakan selama PAK.

“Data-data OPD itu dirahasiakan dan tidak disampaikan kepada kami di komisi,” ungkapnya.

Wahyu curiga, pimpinan OPD tersebut punya itikad tidak baik untuk mempermainkan anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan diam menyikapi tindakan OPD yang tidak kooperatif.

“Keuangan kita hari ini defisit, maka harus hati-hati menggunakannya agar anggaran itu tepat sasaran,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno akan mempertimbangkan sikap Wahyu yang keluar saat rapat Banggar dengan Timgar. Apa yang disampaikan Wahyu itu akan menentukan apakah PAK itu akan disahkan dalam waktu dekat atau tertunda.

“Akan saya kaji kembali masukan Pak Wahyu. Saya kira kalau memang urgen, maka perlu disikapi serius,” terang Harun Suyitno.