Mantan Legislator “Tampar” DPRD dan Bupati Pamekasan Soal Pengadaan Sarung Lebaran

PAMEKASAN, MADURANET – Mantan legislator Pamekasan, Jawa Timur, Suli Faris mengkritik keras anggaran dan belanja sarung sebesar Rp 813 juta yang dibagikan oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Taman pada saat menjelang hari raya Idul Fitri kemarin. Anggaran tersebut dinilai Suli Faris janggal dari segi hukum karena tidak punya dasar hukum yang jelas.

Menurut Suli, jika pengadaan sarung dari APBD sasarannya akan diberikan pada para pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, anggaran itu tidak punya dasar hukum yang kuat dan cenderung bertentangan dengan peraturan per undang undangan. Karena pejabat dalam hal ini ASN dilarang memberi dan menerima parsel apalagi pemberian tsb dananya bersumber dr APBD.

“Anggaran pengadaan sarung harus lengkap dokumen perencanaannya, terutama sekali harus tercantum dalam Kebijakan Umum anggaran dan PPAS. Dan juga harus jelas urgensinya, target dan sasarannya, serta manfaatnya,” kata Suli Faris melalui rilis, Jumat (6/5/2022).

Politisi Partai Bulan Bintang ini menambahkan, apabila anggaran pengadaan sarung tidak melalui perencanaan yang matang dan tidak jelas pula target, sasaran dan manfaatnya dalam bahasa lain tidak jelas input, output, outcome, impact dan benefitnya, maka pihak yang meloloskan anggaran harus bertanggung jawab.

“Banggar DPRD harus bertanggung jawab atas persoalan anggaran sarung ini,” imbuhnya.

Suli menguraikan, jika pengadaan sarung untuk masyarakat maka harus berupa Bansos. Dan Bansos harus dilengkapi dengan proposal permohonan dari masyarakat. Dalam hal ini penerima yang dibuat secara langsung oleh masing-masing penerima.

“Jika untuk Ormas maka bentuknya harus berupa program hibah. Hibah itu ada dua macam, hibah uang atau hibah barang. Pelaksanaan dari program hibah harus ada proposal dari organ penerima dan organ penerima harus berbadan hukum,” ungkapnya.

Selain itu, jika sarung itu untuk Parpol maka anggaran pengadaan sarung justru semakin salah karena parpol sudah dapat bantuan dari APBD berupa Banpol bagi partai politik sesuai dengan jumlah kursi perwakilannya di parlemen

“Saya menduga anggaran program pengadaan sarung berpotensi merugikan keuangan negara,” tandasnya.