Aktivis Dukung Panlih PAW Wabup Pamekasan Verifikasi Calon hingga ke KPK

PAMEKASAN, MADURANET – Aktivis anti korupsi di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, mendukung langkah panitia pemilihan (Panlih) Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Pamekasan untuk melakukan verifikasi faktual ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan ini karena nama Fattah Jasin, salah satu calon yang diusulkan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, diduga terlibat dalam kasus korupsi suap Bupati Tulungagung.

Fattah Jasin dipanggil KPK tanggal 19 Agustus 2019 lalu saat menjabat sebagai Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur. Pemanggilan Fattah sebagai saksi atas tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, dalam kasus bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014-2018 sebesar Rp 750 juta.

Fattah Jasin dipanggil KPK tanggal 19 Agustus 2019 lalu saat menjabat sebagai Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur. Pemanggilan Fattah sebagai saksi atas tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, dalam kasus bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014-2018 sebesar Rp 750 juta. anti korupsi di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, mendukung langkah panitia pemilihan (Panlih) Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Pamekasan untuk melakukan verifikasi faktual ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan ini karena nama Fattah Jasin, salah satu calon yang diusulkan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, diduga terlibat dalam kasus korupsi suap Bupati Tulungagung.

Fattah Jasin dipanggil KPK tanggal 19 Agustus 2019 lalu saat menjabat sebagai Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur. Pemanggilan Fattah sebagai saksi atas tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, dalam kasus bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014-2018 sebesar Rp 750 juta.

Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (Lekra) Madura Ahmad Fauzi menjelaskan, untuk menjaga nama baik kabupaten Pamekasan dari hal-hal yang berbau korupsi, maka langkah Panlih PAW Wabup Pamekasan untuk verifikasi ke KPK RI perlu didukung. Apalagi KPK saat ini masih terus melanjutkan kasus suap yang dilakukan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono.

“Ada keterlibatan Fattah Jasin dalam kasus suap Bupati Tulungagung. Bahkan rumahnya di Surabaya sampai digeledah KPK. Saya mendukung Panlih untuk verifikasi faktual ke KPK untuk membuktikan sejauh mana keterlibatan Fattah Jasin,” ujar Ahmad Fauzi melalui telpon seluler, Selasa (8/2/2022).

Menurut Fauzi, Panlih tidak boleh percaya 100 persen terhadap keterangan tertulis dari polisi yang mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat tidak pernah dihukum oleh pengadilan. Sebab, kasus korupsi itu kejahatan yang berbeda dengan kasus lainnya. Jika sudah ada indikasi, maka sebaiknya Panlih lebih jeli lagi menerima usulan calon.

“Kami tidak mau ketika calon itu terpilih, tiba-tiba berurusan dengan KPK. Cukup sekali ada pejabat di Pamekasan ditangkap KPK dan itu memalukan bagi rakyat Pamekasan,” ungkapnya.

Ketua Panlih PAW Wabup Pamekasan Fathorrahman mengatakan, banyak aspirasi dan desakan dari forum LSM dan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan agar Panlih melakukan verifikasi faktual ke KPK terkait dugaan adanya calon yang terlibat kasus suap. Secara pribadi Fathor mendukung aspirasi tersebut. Namun ketika dibawa ke rapat internal Panlih ternyata banyak anggota yang tidak setuju.

“Anggota Panlih tidak setuju ada verifikasi faktual ke KPK. Cukup dengan SKCK dari polisi dan surat dari pengadilan. Alasan mereka karena itu syarat administratif saja,” terang Fathor.

Pria yang juga Ketua DPRD Pamekasan ini mendapat sorotan tajam dari partai pengusung calon yang disusulkan ke Panlih, karena akan melakukan verifikasi faktual ke KPK. Bahkan langkah itu dianggap sebagai kebodohan dalam bernegara dan berpolitik. Namun Fathor enggan menanggapi sorotan itu.

“Kepada partai pengusung calon, jangan terlalu terbawa perasaan (Baper) menyikapi dinamika politik. Santai saja,” ungkap Fathor.

Berdasarkan jadwal yang disusun Panlih, penelitian administrasi calon dan verifikasi faktual akan berakhir pada 10 Pebruari 2022 lusa. Setelah itu Panlih akan mengumumkan hasilnya. Jika ditemukan kekurangan, Bupati Pamekasan diberi waktu untuk membenahi usulan tersebut sampai tanggal 18 Pebruari 2022.

Sedangkan jadwal paripurna pemilihan PAW Wabup Pamekasan, akan dilaksanakan pada 28 Maret 2022 mendatang.