Bupati Pamekasan dan Polisi Tuai Kecaman Usai Demonstrasi Berdarah

PAMEKASAN, MADURANET – Aksi unjuk rasa yang terjadi di depan rumah dinas Bupati Pamekasan oleh aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan yang diwarnai kerusuhan dengan polisi, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Kecaman itu ditujukan kepada Bupati Pamekasan Baddrud Tamam dan Polres Pamekasan.

Safiuddin, Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni PMII Cabang Pamekasan menyampaikan pandangannya. Pria yang akrab disapa Syafik Moma ini meminta agar bupati segera menengahi dan menyelesaikan persoalan kader-kader PMI agar di kemudian hari tidak menjadi bumbu siap saji. Sebab, bupati Baddrud Tamam juga kader PMII yang kini menjabat sebagai Sekretaris IKAPMII Jawa Timur.

“Ini permohonan saya pribadi tidak ada unsur apapun,” terang Safik Moma melalui akun facebooknya.

Ketua IKAPMII Universitas Madura (Unira) Pamekasan, Agus Sujarwadi menyampaikan kecamannya, terutama kepada Bupati Baddrud Tamam. Menurut mantan Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan ini, Baddrud Tamam harus bertanggungjawab atas tindakan represif polisi kepada mahasiswa. Sebab, andaikan aksi itu ditemui oleh bupati atau perwakilan bupati, insiden yang menyebabkan mahasiswa terluka karena pukulan aparat tidak akan terjadi.

“Insiden mahasiswa dan polisi, harus jadi tanggungjawab bupati,” ujar Agus.

Zainullah, mantan aktivis PMII IAIN Madura mengecam keras tindakan represif polisi. Pihaknya meminta agar oknum polisi segera diperiksa dan diberi sanksi sesuai aturan internal kepolisian. Kepada Bupati Baddrud Tamam, Zainullah juga mendesak agar bertanggungjawab.

“Unjuk rasa sudah lama pemberitahuannya kepada bupati, kemudian bupati tidak menemui sehingga bentrokan terjadi. Bupati juga harus bertanggungjawab,” kata Zainullah.

Aksi unjuk rasa aktivis PMII Cabang Pamekasan, berkaitan dengan maraknya tambang galian C di sejumlah wilayah di Pamekasan. Moh. Lutfi, Ketua PMII Cabang Pamekasan mengatakan, penambangan secara ilegal sudah terjadi sejak lama dan dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bahkan, aparat kepolisian juga sama-sama membiarkannya.

Akibatnya, kerusakan lingkungan banyak terjadi di sekitar tambang. Yang menikmati hasilnya, hanya segelintir orang dan tidak bisa memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan ilegal tersebut.