630.000 Ton Garam Tidak Laku Dijual

MADURANET – Tahun 2019 petambak garam di seluruh nusantara merasakan pahitnya harga garam. Garam rakyat hanya dihargai Rp 150 ribu/ton. Meskipun sudah seharga itu, masih sulit untuk menemukan pembeli karena stok garam melimpah.

Mansuri, petambak garam asal Kabupaten Sampang mengeluh sulitnya penjualan garam dan anjloknya harga garam. Per ton harga garam sudah terjun ke Rp 150 ribu. Harga tersebut tidak cukup untuk mengembalikan modal karena harus dibagi dua dengan pemilik tambak dan ongkos angkut garam.

“Pokoknya hancur harga garam tahun ini. Ditambah lagi masih sulit mencari pasar,” terang Mansuri, Kamis (9/1/2020).

Karena harga anjlok, Mansuri memilih untuk menimbun dengan membuat gudang-gudang sementara dari bambu beratapkan plastik. Dirinya berharap, tahun 2020 ini ada perubahan harga garam rakyat.

Garam dalam negeri kondisinya memang mencengangkan. Temuan anggota DPR RI bahwa ada 630 ribu ton garam seluruh Indonesia yang tidak terjual. Garam tersebut ditampung di gudang hingga meluap karena gudang yang ada tidak cukup. Jumlah garam tersebut terdiri dari 450 ribu ton milik PT Garam di Madura dan Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 180 ribu ton milik rakyat.

“Garam tersebut tidak terjual dari produksi selama tahun 2019 kemarin,” kata Achmad Baidawi, anggota Komisi VI DPR RI saat berada di Pamekasan.

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, tidak lakunya garam tersebut karena pemerintah membuka kran impor garam dengan bebas tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Pemerintah terkesan hanya mendengarkan suara pengusaha garam, daripada turun langsung ke lapangan. Garam lokal dianggap tidak memenuhi syarat sebagai garam industri, padahal cukup banyak garam rakyat dan milik PT Garam yang kandungan NaCl-nya mencapai 94 persen.

“Tahun ini impor garam harus dikendalikan jangan sampai melebihi 50 persen dari kebutuhan impor. Garam lokal harus diserap lebih awal sebelum memutuskan untuk impor,” ungkapnya.

Politisi PPP kelahiran Banyuwangi ini meminta kepada pemerintah agar membela rakyat dan PT Garam, bukan justru membela segelintir pengusaha garam yang tujuannya ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, dengan mengabaikan produksi garam dalam negeri.

“Kalau pemerintah tidak membela rakyatnya sendiri lalu mau membela siapa. Impor garam ke depan harus super ketat,” tegasnya.